Preman Berlindung di Balik Ormas, Farah Puteri: Sudah Tepat Dibentuk Satgas Antipremanisme

Sudah tepat langkah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas).

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia menyampaikan langkah tegas dan terukur memang perlu diambil untuk menangani ormas yang dinilai bermasalah dan berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran nyata negara dalam menjaga stabilitas nasional, ketertiban umum serta perlindungan terhadap dunia usaha dari praktik-praktik premanisme yang kerap disalahgunakan dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat.

“Saya memberikan dukungan penuh atas inisiatif Menko Polkam untuk membentuk Satgas dalam menangani premanisme dan ormas yang bermasalah,” ujar Farah kepada wartawan, Jumat 9 Mei 2025.

Sebagai contoh, Farah menyoroti insiden yang sebelumnya menimpa pabrik mobil listrik asal China, BYD, yang mengalami gangguan oleh ormas saat pembangunan fasilitas pabriknya di Subang, Jawa Barat. 

Lebih lanjut, Farah juga menyoroti praktik premanisme oleh oknum ormas yang juga mengancam keamanan masyarakat seperti dalam kasus pengeroyokan anggota Polri di Depok, Jawa Barat, yang berujung pada aksi anarkis termasuk pembakaran mobil yang baru-baru ini terjadi.

“Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan konkret dan cepat dari negara. Kita tidak bisa membiarkan kelompok tertentu merusak tatanan sosial dan mengancam stabilitas,” tuturnya.

Menurutnya, kehadiran ormas sejatinya memiliki tujuan mulia sebagai mitra pembangunan sosial dan demokrasi. Namun, ketika ormas menyimpang dari tujuan tersebut dan menjadi sumber keresahan publik serta hambatan bagi investor, maka negara tidak boleh tinggal diam. 

Legislator PAN ini menilai langkah pembentukan Satgas antipremanisme ini sangat relevan dengan situasi global saat ini, di mana iklim investasi sangat bergantung pada persepsi terhadap stabilitas dan kredibilitas negara.

“Investasi asing tidak hanya butuh regulasi yang jelas, tapi juga ekosistem sosial yang stabil dan bebas dari intimidasi oleh kelompok tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme yang dibungkus atas nama ormas,” pungkasnya.