Berita

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi/RMOL

Politik

Mensesneg: Surat Pengunduran Diri Hasan Nasbi Sampai ke Prabowo, Tapi Ditolak

JUMAT, 09 MEI 2025 | 13:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Surat pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sudah sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. 

Namun, pengunduran diri tersebut ditolak oleh Presiden, yang akhirnya meminta Hasan untuk tetap melanjutkan tugasnya.

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat, 9 Mei 2025.


“Secara prosedur kan, beliau (Hasan Nasbi) mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan, tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ujar Prasetyo kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 9 Mei 2025.

Ketika ditanya mengenai alasan di balik keputusan Presiden, Prasetyo enggan membeberkan secara rinci. 

“Rahasia dong,” jawabnya singkat. 

Namun, ia menjelaskan bahwa Presiden tentu memiliki pertimbangan pribadi dalam mengambil keputusan tersebut. Menurut Prasetyo itu berkaitan dengan sosok Hasan Nasbi yang memang sudah sejak awal pemerintahan menduduki jabatan tersebut. 

“Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi, dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," paparnya.

Prasetyo juga menyadari bahwa keputusan untuk mengembalikan Hasan Nasbi sebagai PCO memang  merupakan hak prerogratif Presiden RI.

"Ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah,” tandasnya.

Hasan mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg dan Seskab Teddy pada 21 April 2025.

Namun pada 5 Mei 2025, ia tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna dan menduduki kursi yang disediakan untuk Kepala PCO. 

Keesokannya pada 6 Mei 2025, Hasan membuat pernyataan bahwa dirinya telah diminta kembali melanjutkan jabatannya dan mulai berkantor di hari itu. 

"Saya diperintahkan meneruskan tugas memimpin PCO. Perhari ini saya berkantor di PCO," kata Hasan dalam pesan singkat.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya