Presiden AS Donald Trump/Ist
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS), Indonesia harus kembali meneguhkan kekuatan sejarah bangsa ini.
Anggota DPD asal Sulawesi Selatan Al Hidayat Samsu menyatakan bahwa Indonesia sejak abad 16 telah menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan perdagangan dan toleransi.
“Sultan Alaudin dari Makassar, dengan bijak menegaskan, Tuhan menciptakan bumi dan lautan. Bumi Dia bagi-bagikan di antara manusia, dan laut Dia berikan untuk dimiliki bersama. Tidak pernah terdengar bahwa seseorang harus dilarang berlayar di lautan. Pernyataan ini mencerminkan prinsip dasar bangsa Indonesia yang tidak hanya memelihara kebebasan dan keberagaman, tetapi juga menjunjung tinggi nilai perdagangan yang adil,” kata Samsu dalam keterangannya, Senin, 5 Mei 2025.
Lanjut dia, rakyat Indonesia kembali menghadapi ujian besar dalam bentuk kebijakan tarif yang memberatkan. Pemerintah Amerika Serikat, di bawah kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Donald Trump, telah memberlakukan tarif tinggi, yang dapat mencapai hingga 47 persen pada beberapa komoditas Indonesia, termasuk garmen, alas kaki, dan tekstil.
“Kebijakan ini memiliki dampak serius terhadap ekspor Indonesia, dan pada gilirannya, mengancam kehidupan ribuan pekerja Indonesia,” terangnya.
Pada 14 April 2025 lalu, pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi untuk bernegosiasi dengan pihak AS. Negosiasi ini, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bertujuan untuk mencari solusi atas tarif tinggi yang diterapkan oleh AS.
“Sayangnya, hasil pertemuan ini tidak memberikan kabar menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Meskipun ada sedikit harapan bahwa beberapa produk unggulan Indonesia akan dikenakan tarif yang lebih kompetitif, kenyataannya tidak semudah itu,” jelas dia.
Di tengah ketegangan ini, dampak langsung yang harus dihadapi oleh rakyat adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang massal.
Menurut data yang dihimpun oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2024, diperkirakan sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia akan kehilangan pekerjaan mereka akibat dampak tarif tinggi dari AS. Sektor yang paling terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dengan lebih dari 191.000 pekerja terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, sektor-sektor lainnya seperti industri makanan dan minuman serta petani yang menyuplai bahan baku juga akan mengalami dampak buruk.
“Sangat disayangkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan hasil yang signifikan dalam melindungi industri domestik kita. Negara besar seperti AS seharusnya berperan dalam menciptakan perdagangan yang lebih adil dan saling menguntungkan. Namun kenyataannya, kebijakan mereka justru mendorong ketidakpastian ekonomi yang semakin dalam bagi Indonesia,” pungkasnya.
