DPR Minta Pemerintah Bantu Korban PHK Lewat Peluang Wirausaha

Dalam laporan Hiring, Compensation and Benefits Report 2025 yang dikeluarkan Jobstreet mencatat 42 persen perusahaan telah mengurangi jumlah pegawainya. Posisi karyawan tetap, penuh waktu dan staf administrasi menjadi kelompok paling terdampak.

Ketua DPR Puan Maharani menuturkan fenomena ini merupakan pertanda bahwa sistem ketenagakerjaan yang diterapkan belum mampu menghadapi tantangan perubahan struktur ekonomi dan digitalisasi.

Menurutnya, pemerintah melalui kementerian terkait harus melakukan pendampingan transisi tenaga kerja.

“Banyak pekerja kita yang terimbas PHK kemudian beralih untuk menjadi wirausaha kecil atau UKM dan UMKM. Ada juga yang masuk ke sektor ekonomi kreatif, atau menjadi penyedia jasa dalam berbagai bidang," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Mei 2025.

Ketua DPP PDIP ini mengatakan bantuan terhadap sektor ekonomi kreatif atau penyedia jasa dalam berbagai bidang perlu diberikan oleh pemerintah.

"Pemerintah perlu memberikan bantuan agar peluang-peluang baru bagi mereka memberikan hasil positif, dan bukannya menambah mereka semakin terpuruk," imbuhnya.

Putri Presiden ke-5 RI ini menyampaikan program pemberdayaan wirausaha rakyat tidak boleh hanya berhenti pada pelatihan dasar atau modal kecil-kecilan yang stagnan.

Ia berpandangan,  masyarakat butuh akses terhadap ekosistem usaha yang memungkinkan mereka untuk naik kelas, baik dari sisi pembiayaan, digitalisasi usaha, maupun perluasan pasar.

"Jangan sampai rakyat didorong menjadi wirausaha tapi hanya menghasilkan usaha-usaha yang nyaris subsisten, dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Itu bukan pemberdayaan, tapi pengalihan tanggung jawab struktural," tegasnya.

"Harus disiapkan sistem yang komprehensif mulai dari pendampingan, akses pembiayaan, hingga integrasi dengan ekosistem pasar," demikian Puan Maharani.