Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/RMOLJabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan asupan gizi siswa terpenuhi dengan menu yang sehat dan lengkap selama mengikuti program pendidikan karakter di barak militer Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.
Program ini menyasar siswa bermasalah seperti pelaku tawuran dan geng motor.
Dedi memperlihatkan menu makan siang yang terdiri dari nasi, sayur kolplay, tempe goreng, ayam goreng, sambal, serta buah-buahan seperti pisang dan semangka.
"Gizinya cukup, makannya teratur, ini penting untuk mendukung pembinaan fisik dan mental mereka," kata Dedi saat mengunjungi Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta, seperti dikutip dari akun Youtube pribadinya, Sabtu 3 April 2025.
Dedi bahkan berjanji akan menyediakan menu lebih istimewa setelah siswa menjalani program selama satu bulan, sebagai motivasi tambahan.
Program pendidikan karakter ini telah dimulai sejak 1 Mei 2025 di Purwakarta, melibatkan 39 siswa SMP yang dianggap sulit diatur oleh sekolah dan keluarga.
Mereka menjalani rutinitas ketat, termasuk bangun pagi jam 04.00 WIB, salat berjamaah, olahraga, pelatihan baris-berbaris, serta kegiatan belajar dengan guru dari sekolah asal.
Selain Purwakarta, program ini juga berjalan di Bandung dengan 30 siswa SMP dan SMA di Rindam III Siliwangi.
Dedi menyatakan kepuasannya melihat perubahan positif pada siswa hanya dalam beberapa hari.
"Dulu mereka sulit tidur, bangun sore, susah fokus. Sekarang, mereka tidur jam 20.00, bangun jam 04.00, dan mulai terbiasa disiplin," kata Dedi
Ia juga menyebut hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Barat siap melaksanakan program serupa, dengan kerja sama TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Meski mendapat dukungan dari sebagian orang tua dan TNI, kebijakan ini dikritik oleh berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan pengamat pendidikan.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyebut program ini keliru karena TNI bukan lembaga pendidikan, dan pendekatan militer sebagai hukuman berpotensi melanggar hukum pidana anak.
Pengamat pendidikan seperti Khairul Fahmi dari ISESS juga menilai pendekatan psikososial lebih tepat ketimbang militeristik, yang berisiko menciptakan disiplin berbasis ketakutan.
Dedi menegaskan bahwa program ini hanya menyasar siswa dengan pelanggaran berat, seperti tawuran, mabuk, atau perilaku kriminal, yang sudah tidak mampu ditangani orang tua atau sekolah.
"Ini bukan untuk semua siswa, tapi untuk mereka yang orang tuanya sudah menyerah. Kami ingin mereka jadi generasi disiplin dan cinta Tanah Air," kata Dedi.
Pendanaan program sementara ini menggunakan dana operasional kepala daerah, termasuk untuk kebutuhan makanan dan fasilitas siswa.
"Yang penting jalan dulu, soal anggaran bisa diatur sambil berjalan," pungkas Dedi seperti diberitakan
RMOLJabar.
