Wakil ketua Komisi I DPR, Ahmad Heryawan/RMOLJabar,
Wakil ketua Komisi I DPR, Ahmad Heryawan, menegaskan pentingnya pemerataan akses komunikasi dan informasi di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya penetrasi internet di provinsi tersebut. Hal itu karena menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari konektivitas merata.
“Kita tentu ingin akses komunikasi bagi masyarakat di negeri kita itu menyeluruh. Tidak ada satu pelosok negeri ini, tidak ada satu desa pun, kecuali mereka punya akses yang sama terhadap kemudahan informasi dan komunikasi,” ujar Heryawan dikutip dari Parlementaria, Senin, 5 Mei 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, penetrasi internet di Sumatera Barat tercatat baru mencapai 67,8 persen, masih tertinggal dari rata-rata nasional yang mencapai 73,7 persen. Kesenjangan digital ini, menurut Heryawan, berdampak pada banyak aspek, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang ekonomi.
Komisi I DPR RI melakukan evaluasi langsung terhadap infrastruktur komunikasi di Sumbar, termasuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan jangkauan satelit SATRIA.
“Kita evaluasi keseluruhannya, BTS terbangun seperti apa, jangkauan satelit SATRIA seperti apa, dan apakah semua masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Hasilnya, masih banyak BTS yang belum terbangun karena beragam kendala,” jelas politisi Fraksi PKS ini.
Anggota Legislatif dari Dapil Jawa Barat II ini menyatakan bahwa hasil evaluasi ini akan dibawa ke Jakarta dan menjadi bahan pembahasan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencari solusi percepatan pembangunan infrastruktur digital.
“Kita akan dorong agar BTS yang terhambat pembangunannya dihidupkan kembali, karena ini sangat penting dalam menyambut masa depan Indonesia. Menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika masih ada masyarakat yang belum bisa mengakses internet,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, satelit nasional, dan pihak swasta dalam menyediakan akses teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Negeri kita harus menjadi negeri yang mudah mengakses teknologi komunikasi dan informasi. Komunikasi antar-masyarakat, antara masyarakat dengan negara, harus semudah-mudahnya,” pungkasnya.
