Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Ist
Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang belum lama ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto diduga mengandung misi khusus untuk menyerang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno melihat, kritik terhadap Jokowi terlihat jelas di sejumlah poin dari total delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI.
"Coba kita cek poin kedua, (isinya) mendukung secara penuh program strategis Prabowo, kecuali IKN. Coba bayangkan, mendukung penuh tapi ada kecualinya," kata Adi Prayitno dikutip Minggu, 4 Mei 2025.
IKN adalah proyek ambisius Jokowi untuk memindahkan ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur yang tak kunjung rampung.
Poin lain yang mengindikasikan serangan terhadap Jokowi adalah desakan purnawirawan agar ada
reshuffle menteri-menteri yang terasosiasi dengan Jokowi.
Bahkan poin kedelapan terang-terangan meminta posisi wakil presiden diganti. Wapres saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang tak lain putra sulung Jokowi.
"Tiga poin ini saya rasa bagian dari publik mengonfirmasi bahwa serangan semakin agresif kepada Jokowi dan keluarga besarnya," ungkapnya.
Tuntutan purnawirawan ini dinilai tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat, mereka yang tergabung dalam forum tersebut adalah tokoh berpengaruh, mulai dari mantan Wapres Try Sutrisno hingga Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
“Yang jadi ramai yang ngomong purnawirawan punya rekam jejak, punya pengalaman, hidup dan mati untuk bangsa dan negara," kata Adi.
Adi lantas menyoroti respons cepat Istana dan berbagai lembaga negara atas pernyataan purnawirawan tersebut sebagai pertanda bahwa isu ini sangat sensitif.
"Jarang-jarang Istana merespons, walaupun melalui perwakilan. Bahkan MPR dan ketum partai ngomong soal ini, berarti ini barang sensitif," tegasnya.
Menurutnya, sorotan purnawirawan TNI ini tidak bisa dilepaskan dari manuver-manuver politik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Beberapa kalangan disebut belum sepenuhnya menerima arah politik Jokowi, sehingga gelombang kritik pun tak terbendung.
“Maka wajarlah kritik kanan kiri bermunculan di mana-mana," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
