Pengamat kebijakan publik, Achmad Fanani Rosyidi/Net
Pengamat kebijakan publik dan founder Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Muda), Achmad Fanani Rosyidi, mengingatkan pentingnya memastikan hilirisasi berjalan adil dan berkelanjutan, demi menyambut bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Fanani menekankan bahwa momentum 2045 saat 60 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, peluang menuju Indonesia Emas terbuka lebar kalau sumber daya manusia (SDM) unggul, lapangan kerja memadai, dan pertumbuhan ekonomi inklusif terwujud.
“Namun di sisi lain, ancaman ‘Indonesia Cemas’ mengintai jika bonus demografi justru dibarengi dengan tingginya stunting, pengangguran, ketimpangan, serta kerusakan lingkungan yang menggerus daya dukung alam,” ujar Fanani dalam keterangannya, Sabtu 3 Mei 2025.
Menurut Fanani, kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Ia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Teluk Weda dan Pulau Obi, Maluku Utara, yang menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran limbah tambang, serta pelanggaran hak masyarakat adat.
“Nelayan setempat kehilangan mata pencaharian karena ikan tercemar tailing, sementara janji kesejahteraan justru berbanding terbalik dengan meningkatnya kemiskinan dan konflik agraria,” jelasnya.
Ia menegaskan, bahwa hilirisasi tidak boleh sekadar jargon pertumbuhan ekonomi, tapi harus dibarengi dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, roadmap hilirisasi pemerintah harus dikawal ketat agar tidak mengulang pola eksploitatif yang mengorbankan rakyat dan alam.
Fanani juga mengajak mahasiswa untuk bersikap kritis dan aktif mengawal kebijakan pembangunan.
“Bonus demografi hanya bermakna jika generasi muda memastikan pembangunan berjalan berkeadilan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang emas di atas kertas, tapi cemas dalam realitas,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong kolaborasi antara akademisi, masyarakat sipil, korporasi, dan pemerintah untuk menata ulang model hilirisasi nasional. Semua pihak harus berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia yang gemilang dan inklusif.
