Berita

Pengamat kebijakan publik, Achmad Fanani Rosyidi/Net

Politik

Pengamat: Hilirisasi Jangan Sekadar Jargon, Harus Berkeadilan dan Berkelanjutan

MINGGU, 04 MEI 2025 | 00:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengamat kebijakan publik dan founder Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Muda), Achmad Fanani Rosyidi, mengingatkan pentingnya memastikan hilirisasi berjalan adil dan berkelanjutan, demi menyambut bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Fanani menekankan bahwa momentum 2045 saat 60 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif bisa menjadi pedang bermata dua.

Di satu sisi, peluang menuju Indonesia Emas terbuka lebar kalau sumber daya manusia (SDM) unggul, lapangan kerja memadai, dan pertumbuhan ekonomi inklusif terwujud. 


“Namun di sisi lain, ancaman ‘Indonesia Cemas’ mengintai jika bonus demografi justru dibarengi dengan tingginya stunting, pengangguran, ketimpangan, serta kerusakan lingkungan yang menggerus daya dukung alam,” ujar Fanani dalam keterangannya, Sabtu 3 Mei 2025. 

Menurut Fanani, kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Ia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Teluk Weda dan Pulau Obi, Maluku Utara, yang menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran limbah tambang, serta pelanggaran hak masyarakat adat. 

“Nelayan setempat kehilangan mata pencaharian karena ikan tercemar tailing, sementara janji kesejahteraan justru berbanding terbalik dengan meningkatnya kemiskinan dan konflik agraria,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa hilirisasi tidak boleh sekadar jargon pertumbuhan ekonomi, tapi harus dibarengi dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, roadmap hilirisasi pemerintah harus dikawal ketat agar tidak mengulang pola eksploitatif yang mengorbankan rakyat dan alam.

Fanani juga mengajak mahasiswa untuk bersikap kritis dan aktif mengawal kebijakan pembangunan. 

“Bonus demografi hanya bermakna jika generasi muda memastikan pembangunan berjalan berkeadilan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang emas di atas kertas, tapi cemas dalam realitas,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mendorong kolaborasi antara akademisi, masyarakat sipil, korporasi, dan pemerintah untuk menata ulang model hilirisasi nasional. Semua pihak harus berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia yang gemilang dan inklusif.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya