Berita

Sandy Irawan/Ist

Politik

Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer Bagus, Tapi...

SABTU, 03 MEI 2025 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer mulai 2 Mei 2025 menuai beragam tanggapan. Dimulai dari pujian hingga ketakutan akan hasil yang tidak diinginkan.

"Di satu sisi, program ini mungkin akan membantu orang tua dan guru di lingkungan siswa masing-masing,"  kata tokoh muda Deli Serdang, Sandy Irawan kepada RMOL, Sabtu 3 Mei 2025.

"Namun, melihat belum ada riset secara holistic mengenai hasil dari pengiriman ke barak ini, tentu akan menjadi riskan untuk dibayangkan," imbuhnya.


Menurut Sandy, upaya yang sangat berguna dari Gubernur Jabar ini tak perlu terburu-buru untuk ditiru daerah lain. Pasalnya, masing-masing daerah belum tentu mempersiapkan modul dan formulasi seperti yang sudah dipersiapkan Dedi Mulyadi.

"Akan lebih baik bagi tiap pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan kajian atau riset agar tau hasil output dari kegiatan ini, sekadar untuk mendisiplinkan saja atau sekaligus menanamkan jiwa patriotik yang luhur untuk Bumi Pertiwi ini," terang Sandy.

Dikatakan Sandy, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penertiban kelakuan dan kenakalan remaja di era Generasi Z.

"Gen-Z ini generasi rapuh. Kuatirnya ketika dipaksa mereka akan patah. Niat kita mau memperbaiki mental dan kejiwaannya secara menyeluruh, malah nanti akan menuai hasil yang tidak diinginkan," katanya.

"Ingat, kita juga punya konsep pelembagaan masyarakat bermasalah. Namun, di banyak kasus, para penghuni lapas yang keluar kembali menjadi residivis. Dan malah semakin hebat kejahatan yang dilakukannya," demikian Sandy.

Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer akan berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun.

 Program ini ditujukan untuk mendisiplinkan siswa yang kerap membuat pelanggaran, seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keonaran dan sejenisnya

Program akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap rawan, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya