Berita

Sandy Irawan/Ist

Politik

Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer Bagus, Tapi...

SABTU, 03 MEI 2025 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer mulai 2 Mei 2025 menuai beragam tanggapan. Dimulai dari pujian hingga ketakutan akan hasil yang tidak diinginkan.

"Di satu sisi, program ini mungkin akan membantu orang tua dan guru di lingkungan siswa masing-masing,"  kata tokoh muda Deli Serdang, Sandy Irawan kepada RMOL, Sabtu 3 Mei 2025.

"Namun, melihat belum ada riset secara holistic mengenai hasil dari pengiriman ke barak ini, tentu akan menjadi riskan untuk dibayangkan," imbuhnya.


Menurut Sandy, upaya yang sangat berguna dari Gubernur Jabar ini tak perlu terburu-buru untuk ditiru daerah lain. Pasalnya, masing-masing daerah belum tentu mempersiapkan modul dan formulasi seperti yang sudah dipersiapkan Dedi Mulyadi.

"Akan lebih baik bagi tiap pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan kajian atau riset agar tau hasil output dari kegiatan ini, sekadar untuk mendisiplinkan saja atau sekaligus menanamkan jiwa patriotik yang luhur untuk Bumi Pertiwi ini," terang Sandy.

Dikatakan Sandy, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penertiban kelakuan dan kenakalan remaja di era Generasi Z.

"Gen-Z ini generasi rapuh. Kuatirnya ketika dipaksa mereka akan patah. Niat kita mau memperbaiki mental dan kejiwaannya secara menyeluruh, malah nanti akan menuai hasil yang tidak diinginkan," katanya.

"Ingat, kita juga punya konsep pelembagaan masyarakat bermasalah. Namun, di banyak kasus, para penghuni lapas yang keluar kembali menjadi residivis. Dan malah semakin hebat kejahatan yang dilakukannya," demikian Sandy.

Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer akan berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun.

 Program ini ditujukan untuk mendisiplinkan siswa yang kerap membuat pelanggaran, seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keonaran dan sejenisnya

Program akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap rawan, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

UPDATE

KPK Tidak Ragu Tetapkan Yaqut Cholil Tersangka

Kamis, 08 Januari 2026 | 20:04

KPK Ultimatum Kader PDIP Nyumarno Hadiri Pemeriksaan

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:47

Wanita Ditembak Mati Agen ICE, Protes Meluas

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:43

Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha Dicecar soal Aliran Uang Suap

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:31

Kader PDIP Nyumarno Mangkir dari Panggilan KPK

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:25

Akademisi UGM Dorong Penguatan Mata Kuliah Ekonomika Koperasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:19

Arab Saudi Klaim Pemimpin Separatis Yaman Selatan Melarikan Diri Lewat Somaliland

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:15

Presiden Prabowo Beri Penghargaan Ketua Umum GP Ansor

Kamis, 08 Januari 2026 | 18:50

Istri Wawalkot Bandung Menangis di Sidang Praperadilan

Kamis, 08 Januari 2026 | 18:45

Rizki Juniansyah Ngaku Tak Tahu Bakal Naik Pangkat Jadi Kapten TNI

Kamis, 08 Januari 2026 | 18:32

Selengkapnya