Berita

Sandy Irawan/Ist

Politik

Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer Bagus, Tapi...

SABTU, 03 MEI 2025 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer mulai 2 Mei 2025 menuai beragam tanggapan. Dimulai dari pujian hingga ketakutan akan hasil yang tidak diinginkan.

"Di satu sisi, program ini mungkin akan membantu orang tua dan guru di lingkungan siswa masing-masing,"  kata tokoh muda Deli Serdang, Sandy Irawan kepada RMOL, Sabtu 3 Mei 2025.

"Namun, melihat belum ada riset secara holistic mengenai hasil dari pengiriman ke barak ini, tentu akan menjadi riskan untuk dibayangkan," imbuhnya.


Menurut Sandy, upaya yang sangat berguna dari Gubernur Jabar ini tak perlu terburu-buru untuk ditiru daerah lain. Pasalnya, masing-masing daerah belum tentu mempersiapkan modul dan formulasi seperti yang sudah dipersiapkan Dedi Mulyadi.

"Akan lebih baik bagi tiap pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan kajian atau riset agar tau hasil output dari kegiatan ini, sekadar untuk mendisiplinkan saja atau sekaligus menanamkan jiwa patriotik yang luhur untuk Bumi Pertiwi ini," terang Sandy.

Dikatakan Sandy, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penertiban kelakuan dan kenakalan remaja di era Generasi Z.

"Gen-Z ini generasi rapuh. Kuatirnya ketika dipaksa mereka akan patah. Niat kita mau memperbaiki mental dan kejiwaannya secara menyeluruh, malah nanti akan menuai hasil yang tidak diinginkan," katanya.

"Ingat, kita juga punya konsep pelembagaan masyarakat bermasalah. Namun, di banyak kasus, para penghuni lapas yang keluar kembali menjadi residivis. Dan malah semakin hebat kejahatan yang dilakukannya," demikian Sandy.

Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer akan berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun.

 Program ini ditujukan untuk mendisiplinkan siswa yang kerap membuat pelanggaran, seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keonaran dan sejenisnya

Program akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap rawan, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya