Berita

Sandy Irawan/Ist

Politik

Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer Bagus, Tapi...

SABTU, 03 MEI 2025 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer mulai 2 Mei 2025 menuai beragam tanggapan. Dimulai dari pujian hingga ketakutan akan hasil yang tidak diinginkan.

"Di satu sisi, program ini mungkin akan membantu orang tua dan guru di lingkungan siswa masing-masing,"  kata tokoh muda Deli Serdang, Sandy Irawan kepada RMOL, Sabtu 3 Mei 2025.

"Namun, melihat belum ada riset secara holistic mengenai hasil dari pengiriman ke barak ini, tentu akan menjadi riskan untuk dibayangkan," imbuhnya.


Menurut Sandy, upaya yang sangat berguna dari Gubernur Jabar ini tak perlu terburu-buru untuk ditiru daerah lain. Pasalnya, masing-masing daerah belum tentu mempersiapkan modul dan formulasi seperti yang sudah dipersiapkan Dedi Mulyadi.

"Akan lebih baik bagi tiap pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan kajian atau riset agar tau hasil output dari kegiatan ini, sekadar untuk mendisiplinkan saja atau sekaligus menanamkan jiwa patriotik yang luhur untuk Bumi Pertiwi ini," terang Sandy.

Dikatakan Sandy, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penertiban kelakuan dan kenakalan remaja di era Generasi Z.

"Gen-Z ini generasi rapuh. Kuatirnya ketika dipaksa mereka akan patah. Niat kita mau memperbaiki mental dan kejiwaannya secara menyeluruh, malah nanti akan menuai hasil yang tidak diinginkan," katanya.

"Ingat, kita juga punya konsep pelembagaan masyarakat bermasalah. Namun, di banyak kasus, para penghuni lapas yang keluar kembali menjadi residivis. Dan malah semakin hebat kejahatan yang dilakukannya," demikian Sandy.

Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer akan berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun.

 Program ini ditujukan untuk mendisiplinkan siswa yang kerap membuat pelanggaran, seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keonaran dan sejenisnya

Program akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap rawan, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya