Berita

Sandy Irawan/Ist

Politik

Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer Bagus, Tapi...

SABTU, 03 MEI 2025 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer mulai 2 Mei 2025 menuai beragam tanggapan. Dimulai dari pujian hingga ketakutan akan hasil yang tidak diinginkan.

"Di satu sisi, program ini mungkin akan membantu orang tua dan guru di lingkungan siswa masing-masing,"  kata tokoh muda Deli Serdang, Sandy Irawan kepada RMOL, Sabtu 3 Mei 2025.

"Namun, melihat belum ada riset secara holistic mengenai hasil dari pengiriman ke barak ini, tentu akan menjadi riskan untuk dibayangkan," imbuhnya.


Menurut Sandy, upaya yang sangat berguna dari Gubernur Jabar ini tak perlu terburu-buru untuk ditiru daerah lain. Pasalnya, masing-masing daerah belum tentu mempersiapkan modul dan formulasi seperti yang sudah dipersiapkan Dedi Mulyadi.

"Akan lebih baik bagi tiap pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan kajian atau riset agar tau hasil output dari kegiatan ini, sekadar untuk mendisiplinkan saja atau sekaligus menanamkan jiwa patriotik yang luhur untuk Bumi Pertiwi ini," terang Sandy.

Dikatakan Sandy, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penertiban kelakuan dan kenakalan remaja di era Generasi Z.

"Gen-Z ini generasi rapuh. Kuatirnya ketika dipaksa mereka akan patah. Niat kita mau memperbaiki mental dan kejiwaannya secara menyeluruh, malah nanti akan menuai hasil yang tidak diinginkan," katanya.

"Ingat, kita juga punya konsep pelembagaan masyarakat bermasalah. Namun, di banyak kasus, para penghuni lapas yang keluar kembali menjadi residivis. Dan malah semakin hebat kejahatan yang dilakukannya," demikian Sandy.

Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer akan berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun.

 Program ini ditujukan untuk mendisiplinkan siswa yang kerap membuat pelanggaran, seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keonaran dan sejenisnya

Program akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap rawan, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya