Komisi I DPR melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat guna meninjau langsung pelaksanaan program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan efektivitas program BAKTI dalam memperluas akses telekomunikasi, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten/kota, dengan topografi pegunungan, dataran tinggi, hingga wilayah kepulauan seperti Mentawai, menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur digital. Kesenjangan akses telekomunikasi antarwilayah menjadi perhatian penting.
Terlebih di tengah transformasi digital nasional yang menuntut konektivitas merata.
Program BAKTI menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut.
Komisi I DPR menilai pembangunan Base Transceiver Station (BTS), perluasan jaringan internet broadband, serta pemanfaatan dana Universal Service Obligation (USO) harus benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah yang belum terlayani operator komersial.
“Program BAKTI memiliki peran sentral dalam membangun kemandirian digital daerah. Kami ingin memastikan bahwa implementasinya di Sumatera Barat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono saat memimpin rapat dengan BAKTI beserta jajaran di Padang, Jumat, 2 Mei 2025.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi I terhadap pembangunan infrastruktur digital, khususnya untuk pemerataan akses telekomunikasi dan penguatan ketangguhan daerah di Sumatera Barat.
Selain pembangunan infrastruktur, Komisi I juga menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal di bidang teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi antara BAKTI, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi.
Dalam diskusi, turut dibahas tantangan teknis di lapangan, kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan, serta dukungan terhadap digitalisasi layanan publik.
Anggota Komisi I dari Dapil Jawa Barat V menegaskan bahwa hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan penganggaran sektor komunikasi dan informatika.
“Pemerataan akses telekomunikasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keadilan sosial dan kesiapan daerah dalam menghadapi masa depan digital,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Dengan pengawasan dan dukungan yang tepat, program BAKTI diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan literasi teknologi, serta ketahanan daerah terhadap tantangan global.
