Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

S&P Sebut Korporasi Indonesia Kini Lebih Tangguh Hadapi Krisis

JUMAT, 02 MEI 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahaan-perusahaan di Indonesia kini berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat Rupiah melemah sebelumnya, berkat utang yang lebih terkontrol dan penurunan nilai Rupiah yang lebih lambat, menurut  S&P Global Ratings.

Xavier Jean, direktur senior S&P di Singapura, mengatakan sektor korporasi Indonesia dalam kondisi yang solid. 

"Kami percaya sektor korporasi Indonesia lebih tangguh menghadapi pelemahan Rupiah dibandingkan sebelumnya," katanya, dikutip dari Bloomberg, Jumat 2 Mei 2025.


Jean menambahkan bahwa penggunaan utang telah menurun sejak puncaknya saat pandemi Covid-19. 

"Saat ini, pembiayaan dalam mata uang Rupiah lebih banyak digunakan, karena perusahaan memanfaatkan suku bunga bank yang lebih rendah untuk membayar utang dalam mata uang lokal," ujarnya.

Perhatian kini kembali tertuju pada sektor korporasi Indonesia setelah Rupiah mencapai titik terendah sepanjang sejarah bulan lalu. Hal ini mengingatkan pada krisis finansial Asia, ketika pelemahan Rupiah yang tajam membuat banyak perusahaan kesulitan membayar utang. 

Namun, menurut S&P, pelemahan Rupiah kali ini lebih lambat. Bahkan, penurunan nilai sebesar 5 persen lagi dalam satu setengah tahun ke depan diperkirakan tidak akan menyebabkan gangguan sebesar dulu.

“Kami tidak melihat pelemahan Rupiah sebagai faktor utama yang memengaruhi peringkat kredit perusahaan-perusahaan yang kami nilai saat ini,” kata Jean.

Jean juga menjelaskan bahwa perusahaan, konsumen, dan investor, kini mulai terbiasa dengan kondisi pelemahan Rupiah yang berlangsung perlahan, tanpa ada kepanikan atau reaksi pasar yang berlebihan.

Namun, ada beberapa perusahaan Indonesia yang masih rentan terhadap fluktuasi Rupiah, terutama yang memiliki utang dalam Dolar yang jatuh tempo dan sangat bergantung pada impor. 

Sektor-sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah properti, maskapai penerbangan, dan industri yang membutuhkan energi tinggi dan menjual produknya di pasar domestik.

Meski demikian, pelemahan Rupiah yang terjadi secara bertahap memberi waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan biaya operasional, harga jual, dan memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga.

Penerbitan obligasi dalam dolar AS hanya sedikit lebih dari 2,3 miliar Dolar AS pada tahun lalu, dan masih lesu setelah mencapai titik terendah sejak krisis keuangan global 2008 pada 2023. Sementara itu, jumlah peminjam yang menggalang dana melalui obligasi domestik meningkat menjadi Rp143 triliun pada tahun 2024, naik dari kurang dari Rp90 triliun pada tahun 2020.

“Meski penerbitan obligasi dalam Dolar AS melambat, likuiditas dan biaya pendanaan di sistem perbankan domestik telah membaik secara signifikan sejak 2022, mengurangi risiko likuiditas dan pembiayaan ulang,” kata Jean.

“Perusahaan yang masih menggunakan pendanaan dalam dolar kini juga semakin umum menggunakan lindung nilai mata uang (currency hedging),” tambahnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya