Berita

Roy Suryo/Net

Politik

Pernyataan Roy Suryo soal Ijazah Palsu Jokowi Dianggap Menyesatkan

KAMIS, 01 MEI 2025 | 19:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Roy Suryo diminta untuk menghentikan pernyataan yang dinilai menyesatkan publik dan memicu kegaduhan nasional. Pakar telematika itu tengah disorot bahkan termasuk salah satu yang dilaporkan terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budi Kuntoro, menilai sejumlah pernyataan yang dilontarkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat serta mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

"Roy Suryo tidak usah banyak bicara. Siapkan saja mental, siapkan keterangan, dan semua barang bukti yang dimiliki. Jangan membodohi rakyat Indonesia dengan berita-berita yang menyesatkan,” ujar Budi dalam pernyataan resminya, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.


Budi menegaskan, bahwa ucapan-ucapan yang dilontarkan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan hanya memicu kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak martabat bangsa di hadapan komunitas global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya setiap tokoh publik untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan, terutama yang berpotensi memecah belah persatuan.

"Ini menyangkut harga diri bangsa. Berita yang disebarkan sudah menyesatkan dan membahayakan. Maka dari itu, kami minta Roy Suryo berhenti bicara di media. Buktikan di meja hijau, buktikan secara hukum. Jangan menggiring opini publik,” jelasnya.

Pasbata menegaskan komitmennya untuk tidak terpancing melakukan tindakan reaktif. Menurut Budi, sikap ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan komitmen menjaga persatuan bangsa.

“Kami sabar karena kami patuh pada hukum. Kami tidak ingin negara ini terpecah belah. Karena itu, kami tidak melakukan gerakan apa pun. Tapi kami minta, Roy Suryo dan kawan-kawan jangan terus menyulut kemarahan rakyat,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Budi menyinggung beberapa tokoh lain yang dianggap turut menyebarkan provokasi, seperti Dr. Tifa. Budi menilai tindakan mereka sebagai bentuk kebencian dan dendam akibat kepentingan politik. Ia menyerukan agar semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan kritik.

"Saatnya kita bersatu. Kritik itu sah, tapi bukan untuk menghancurkan. Kritik harus membangun, bukan menjadi alat pecah belah,” imbuhnya. 

Budi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak terpancing oleh narasi provokatif, dan senantiasa mengedepankan semangat persatuan dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang. Bangsa Indonesia memerlukan kontribusi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan martabatnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya