Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyalami Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Bagi Eddy Soeparno, Kehadiran Presiden Prabowo di Monas Bukti Keberpihakan pada Buruh

KAMIS, 01 MEI 2025 | 16:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh atau May Day di Monas, Jakarta, adalah bukti keberpihakan kepala negara kepada kelompok pekerja.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Baginya, kehadiran Presiden Prabowo adalah sejarah setelah peringatan Hari Buruh yang dihadiri Presiden Soekarno.

"Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May  Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo," kata Eddy kepada wartawan, Kamis 1 Mei 2025.


Kehadiran Presiden Prabowo, kata dia, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. 

"Ini adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh," ungkapnya.

Anggota DPR Komisi XII ini menegaskan bahwa keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga melalui jaminan iklim investasi yang bebas dari gangguan. 

Secara khusus Eddy menyoroti praktik premanisme yang dibungkus atas nama organisasi masyarakat sebagai salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.

"Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi," tegasnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini menyerukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi.

"Hari Buruh adalah pengakuan atas kontribusi besar para pekerja. Kita perlu terus memperjuangkan hak-hak mereka, dan itu hanya bisa tercapai jika ada ruang usaha yang aman dan adil," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya