DPR Soroti Keadilan Alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti persoalan dana transfer ke daerah (TKD) yang dianggap ada ketidakadilan dalam alokasinya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong menjelaskan, TKD di beberapa daerah ada yang mengusulkan alokasi TKD berbasis jumlah penduduk, seperti disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Mungkin kalau Jawa Barat seperti Pak Dedi Mulyadi tadi pengennya berbasis jumlah penduduk, karena penduduknya banyak," ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 30 April 2025.

Dia tidak mempersoalkan usulan Dedi Mulyadi, tetapi dia menilai tidak adil jika alokasi TKD berbasiskan jumlah penduduk bagi daerah-daerah lain.

Sebab, Bahtra mendengar dalam paparan para Gubernur dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, banyak yang mengeluhkan soal keadilan dan ketepatan waktu pemberian dana transfer ke daerah tersebut. 

"Tapi bagaimana kemudian dengan Pak Anwar Hafid (Gubernur Sulawesi Tengah), Gubernur Sulut (Sulawesi Utara), Gubernur Kaltim (Kalimantan Timur), Kalbar (Kalimantan Barat), dan lain-lain," tuturnya.

"Saya juga dapilnya (daerah pemilihan) Sulawesi Tenggara. Nah kalau berdasarkan jumlah penduduk tentu kami akan mendapatkan yang paling sedikit, sementara luas wilayah kami lebih besar secara administratif," sambung Bahtra.

Oleh karena itu, politisi Partai Gerindra ini memastikan akan sering-sering berkunjung ke daerah untuk memastikan TKD mengedepankan asas keadilan.

"Kenapa ini penting? Karena selama ini sering kali dana transfer ini terjadi ketidakadilan soal indikator-indikatornya dan soal jumlah yang turun menjadi dana transfer," demikian Bahtra menambahkan.