Berita

Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksma TNI Salim/Ist

Pertahanan

Ini Masukan Kapusjianmar untuk Perbaikan Perjanjian Antar Negara

SELASA, 29 APRIL 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penguatan Hubungan RI-Vietnam sangat penting sebagai langkah menghadapi klaim 10 Dash Line China di Laut China Selatan yang berpotensi menimbulkan konflik bagi Vietnam.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksma TNI Salim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

“Pemerintah didorong untuk menjalankan hak berdaulat secara aktif, mengamankan wilayah laut dari eksploitasi ilegal oleh nelayan asing khususnya Vietnam. Catatan pentingnya, nelayan Vietnam telah mengambil hasil dari wilayah laut yang seharusnya berada dalam kontrol nelayan Indonesia. Ini menunjukkan perlunya aksi nyata pemerintah,” ucap Salim.


Perwira Tinggi AL yang merupakan ahli filsafat ini pun mengkritisi draf naskah akademik RUU tersebut. Menurut dia, diperlukan konsistensi dan keutuhan dalam pengutipan dari konstitusi.

“Dianjurkan agar penulisan kutipan dari UUD 1945 dan UU yang berlaku ditulis secara lengkap untuk menghindari bias pemahaman dan persepsi yang berbeda. Hal ini penting untuk menjaga akurasi interpretasi khususnya mengenai konsep bentuk negara dan kedaulatan maritim,” jelasnya.

“Naskah akademik ini terutama di bab satu hampir salah semua. Jadi di kajian ini hanya mendefinisikan teori, belum terkait dengan akar permasalahan,” tambahnya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto itu menyambut baik masukan dari Kapusjianmar tersebut. Ia menilai ada pola yang tidak sesuai dilakukan Kementerian Luar Negeri saat ini.

“Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Salim itu benar sekali. Ini untuk perbaikan ke depan. Jadi saudara Andreano Erwin (Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI), kalau mau melakukan kerja sama kalau bisa diinfo ke sini,” ucap Utut.

Selain Kapusjianmar dan Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI, hadir juga Direktur Kerjasama Bakamla, Laksma TNI Askari.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya