QRIS Disoal AS, Eddy Soeparno: Ini Soal Menjaga Kemandirian Ekonomi

Indonesia berhak dan wajib mengembangkan ekosistem keuangan digitalnya secara mandiri, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons sikap Pemerintah Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Kata Eddy, QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. 

"Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor," ujar Eddy kepada wartawan, Selasa 28 April 2025.

Menurutnya, setiap negara tentu memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia untuk mendorong penggunaan QRIS harus dilihat sebagai langkah wajar dan sah.

“Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.

Kata Wakil Ketua Umum PAN itu, QRIS tidak bersifat eksklusif. Sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.

“Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” pungkasnya.