Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/RMOL

Politik

Dunia Anggap Politik RI Anomali jika Usul Pemakzulan Gibran Diproses

SELASA, 29 APRIL 2025 | 16:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan memberi dampak negatif bagi politik Indonesia di mata dunia.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, usulan makzulkan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI, pastinya akan menjadi sorotan dunia internasional.

"Dunia internasional tentu saja akan melihat bagaimana respons dari lembaga DPR dan eksekutif di Indonesia dalam menanggapi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 29 April 2025.


Menurutnya, jika usulan memakzulkan Gibran diproses oleh DPR ataupun pemerintah, maka bukan tidak mungkin kualitas demokrasi Indonesia akan dianggap rendah.

"Dunia Internasional juga diyakini sebagian besar melihat wajah politik Indonesia dalam dua sisi yang anomali," tuturnya.

Efriza mengurai, asumsi pertama yang kemungkinan muncul di dunia internasional akibat tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu adalah soal citra institusi militer.

"Mereka (dunia internasional) akan memperkirakan bahwa militer Indonesia kembali denyutnya ke keinginan berperan aktif dalam politik, bukan kembali ke barak, sebab forum purnawirawan TNI tidak serta-merta tidak akan memantulkan citra institusi militer gelisah jika terus di barak saja," urainya. 

"Kedua, mereka akan melihat politik Indonesia teramat gaduh, sebab semestinya para purnawirawan TNI ini patuh dan taat pada Eksekutif, dengan menerima kenyataan Gibran adalah wakil presiden terpilih," sambung Efriza memaparkan.

Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menyimpulkan, upaya memakzulkan Gibran akan berbuah pahit jika diteruskan, karena seharusnya hasil demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu) dapat diterima.

"Dengan menghormati proses demokrasi, maka menghormati rakyat, dengan menjadikan aspirasinya yang sisi lain berdemokrasi tetapi sisi lainnya menghadirkan kegaduhan baru," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya