Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/RMOL

Politik

Dunia Anggap Politik RI Anomali jika Usul Pemakzulan Gibran Diproses

SELASA, 29 APRIL 2025 | 16:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan memberi dampak negatif bagi politik Indonesia di mata dunia.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, usulan makzulkan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI, pastinya akan menjadi sorotan dunia internasional.

"Dunia internasional tentu saja akan melihat bagaimana respons dari lembaga DPR dan eksekutif di Indonesia dalam menanggapi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 29 April 2025.


Menurutnya, jika usulan memakzulkan Gibran diproses oleh DPR ataupun pemerintah, maka bukan tidak mungkin kualitas demokrasi Indonesia akan dianggap rendah.

"Dunia Internasional juga diyakini sebagian besar melihat wajah politik Indonesia dalam dua sisi yang anomali," tuturnya.

Efriza mengurai, asumsi pertama yang kemungkinan muncul di dunia internasional akibat tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu adalah soal citra institusi militer.

"Mereka (dunia internasional) akan memperkirakan bahwa militer Indonesia kembali denyutnya ke keinginan berperan aktif dalam politik, bukan kembali ke barak, sebab forum purnawirawan TNI tidak serta-merta tidak akan memantulkan citra institusi militer gelisah jika terus di barak saja," urainya. 

"Kedua, mereka akan melihat politik Indonesia teramat gaduh, sebab semestinya para purnawirawan TNI ini patuh dan taat pada Eksekutif, dengan menerima kenyataan Gibran adalah wakil presiden terpilih," sambung Efriza memaparkan.

Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menyimpulkan, upaya memakzulkan Gibran akan berbuah pahit jika diteruskan, karena seharusnya hasil demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu) dapat diterima.

"Dengan menghormati proses demokrasi, maka menghormati rakyat, dengan menjadikan aspirasinya yang sisi lain berdemokrasi tetapi sisi lainnya menghadirkan kegaduhan baru," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya