Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/RMOL

Politik

Dunia Anggap Politik RI Anomali jika Usul Pemakzulan Gibran Diproses

SELASA, 29 APRIL 2025 | 16:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan memberi dampak negatif bagi politik Indonesia di mata dunia.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, usulan makzulkan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI, pastinya akan menjadi sorotan dunia internasional.

"Dunia internasional tentu saja akan melihat bagaimana respons dari lembaga DPR dan eksekutif di Indonesia dalam menanggapi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 29 April 2025.


Menurutnya, jika usulan memakzulkan Gibran diproses oleh DPR ataupun pemerintah, maka bukan tidak mungkin kualitas demokrasi Indonesia akan dianggap rendah.

"Dunia Internasional juga diyakini sebagian besar melihat wajah politik Indonesia dalam dua sisi yang anomali," tuturnya.

Efriza mengurai, asumsi pertama yang kemungkinan muncul di dunia internasional akibat tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu adalah soal citra institusi militer.

"Mereka (dunia internasional) akan memperkirakan bahwa militer Indonesia kembali denyutnya ke keinginan berperan aktif dalam politik, bukan kembali ke barak, sebab forum purnawirawan TNI tidak serta-merta tidak akan memantulkan citra institusi militer gelisah jika terus di barak saja," urainya. 

"Kedua, mereka akan melihat politik Indonesia teramat gaduh, sebab semestinya para purnawirawan TNI ini patuh dan taat pada Eksekutif, dengan menerima kenyataan Gibran adalah wakil presiden terpilih," sambung Efriza memaparkan.

Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menyimpulkan, upaya memakzulkan Gibran akan berbuah pahit jika diteruskan, karena seharusnya hasil demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu) dapat diterima.

"Dengan menghormati proses demokrasi, maka menghormati rakyat, dengan menjadikan aspirasinya yang sisi lain berdemokrasi tetapi sisi lainnya menghadirkan kegaduhan baru," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya