Berita

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin/Repro

Politik

Menkes Ungkap Penyebab Lambatnya Indonesia Memproduksi Dokter Spesialis

SELASA, 29 APRIL 2025 | 12:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia termasuk lambat dalam melahirkan dokter spesialis. Lantaran sistem pendidikan di Indonesia berbeda dibandingkan negara lain di dunia. 

Disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sistem pendidikan di Indonesia tergolong unik, khususnya kedokteran. Di mana dokter diharuskan berhenti bekerja dan membayar biaya pendidikan tinggi untuk menjadi spesialis.

"Kalau di luar negeri, di semua negara, pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi. Di Indonesia, itu adalah pendidikan akademik. Ini membuat prosesnya berbeda dan kecepatan produksinya juga jauh berbeda," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025. 


Budi mencontohkan Inggris yang mampu memproduksi 6.000 dokter spesialis per tahun, padahal jumlah penduduknya hanya seperlima dari Indonesia. 

Sementara Indonesia, kata Budi, hanya mampu meluluskan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun. 

"Jadi sekitar sepertiganya Inggris, dengan populasi kita lima kali lipat dari mereka," ujarnya.

Menurut Budi, di luar negeri, calon dokter spesialis tetap dapat bekerja di rumah sakit sembari meningkatkan kompetensinya. 

Namun di Indonesia, sistemnya justru mengharuskan dokter berhenti bekerja, membayar uang pangkal yang besar, dan tidak diperbolehkan bekerja selama masa pendidikan.

"Orang mau menjadi dokter spesialis itu harus berhenti bekerja, kemudian harus bayar uang pangkal ratusan juta, kemudian harus bayar iuran uang kuliah yang puluhan juta per semester, kemudian tidak boleh bekerja selama dia menjadi murid. Begitu lulus, baru dia melamar kerja lagi," ungkapnya.

Lebih jauh, Budi menyebut model ini hanya terjadi di Indonesia, dan menjadi penghambat utama dalam memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis nasional. 

"Konsep ini Indonesia unik, satu-satunya di dunia," ujarnya.

Budi pun berharap ke depan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia bisa lebih adaptif dan selaras dengan praktik internasional.

Di mana calon spesialis bisa tetap bekerja sambil menempuh pendidikan dan tidak terbebani biaya yang tinggi.

"Kalau di negara lain, kalau dia mau jadi spesialis, dia cari rumah sakit yang memiliki kasus dan keahlian sesuai minatnya, dia bekerja di sana, dia dapat gaji, dan setelah lulus bisa langsung bekerja sebagai spesialis," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Ruang Digital Kondusif Faktor Penting Jaga Stabilitas Ekonomi dan Politik

Rabu, 05 Agustus 2026 | 04:03

Dibungkam Maung Bandung 2-1, STY Sebut Pemain Persija Belum Maksimal

Rabu, 05 Agustus 2026 | 03:43

Kuliah Koperasi untuk Feri Amsari

Rabu, 05 Agustus 2026 | 03:18

Gagasan Anti-Penjajahan Soemitro jadi Modal Bangsa Hadapi Dinamika Global

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:55

BRI Gelar Kick-Off BRIncubator 2026 Songsong Akselerasi UMKM Naik Kelas

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:33

Ziarahi Makam Bung Karno, Muzani Tegaskan Indonesia Rumah Bersama

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:12

Penentu Tingkat Kesuksesan suatu Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 01:43

Ikan Gabus Baik untuk Ibu Pascamelahirkan, Begini Penjelasannya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 01:17

Indonesia-Thailand Makin Mantap Jaga Kawasan Selat Malaka

Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:58

Utang Pinjol Warga RI Naik 25,88 Persen, Tembus Rp105 Triliun Hingga Juni 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:30

Selengkapnya