Berita

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin/Repro

Politik

Menkes Ungkap Penyebab Lambatnya Indonesia Memproduksi Dokter Spesialis

SELASA, 29 APRIL 2025 | 12:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia termasuk lambat dalam melahirkan dokter spesialis. Lantaran sistem pendidikan di Indonesia berbeda dibandingkan negara lain di dunia. 

Disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sistem pendidikan di Indonesia tergolong unik, khususnya kedokteran. Di mana dokter diharuskan berhenti bekerja dan membayar biaya pendidikan tinggi untuk menjadi spesialis.

"Kalau di luar negeri, di semua negara, pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi. Di Indonesia, itu adalah pendidikan akademik. Ini membuat prosesnya berbeda dan kecepatan produksinya juga jauh berbeda," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025. 


Budi mencontohkan Inggris yang mampu memproduksi 6.000 dokter spesialis per tahun, padahal jumlah penduduknya hanya seperlima dari Indonesia. 

Sementara Indonesia, kata Budi, hanya mampu meluluskan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun. 

"Jadi sekitar sepertiganya Inggris, dengan populasi kita lima kali lipat dari mereka," ujarnya.

Menurut Budi, di luar negeri, calon dokter spesialis tetap dapat bekerja di rumah sakit sembari meningkatkan kompetensinya. 

Namun di Indonesia, sistemnya justru mengharuskan dokter berhenti bekerja, membayar uang pangkal yang besar, dan tidak diperbolehkan bekerja selama masa pendidikan.

"Orang mau menjadi dokter spesialis itu harus berhenti bekerja, kemudian harus bayar uang pangkal ratusan juta, kemudian harus bayar iuran uang kuliah yang puluhan juta per semester, kemudian tidak boleh bekerja selama dia menjadi murid. Begitu lulus, baru dia melamar kerja lagi," ungkapnya.

Lebih jauh, Budi menyebut model ini hanya terjadi di Indonesia, dan menjadi penghambat utama dalam memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis nasional. 

"Konsep ini Indonesia unik, satu-satunya di dunia," ujarnya.

Budi pun berharap ke depan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia bisa lebih adaptif dan selaras dengan praktik internasional.

Di mana calon spesialis bisa tetap bekerja sambil menempuh pendidikan dan tidak terbebani biaya yang tinggi.

"Kalau di negara lain, kalau dia mau jadi spesialis, dia cari rumah sakit yang memiliki kasus dan keahlian sesuai minatnya, dia bekerja di sana, dia dapat gaji, dan setelah lulus bisa langsung bekerja sebagai spesialis," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya