Berita

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin/Repro

Politik

Menkes Ungkap Penyebab Lambatnya Indonesia Memproduksi Dokter Spesialis

SELASA, 29 APRIL 2025 | 12:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia termasuk lambat dalam melahirkan dokter spesialis. Lantaran sistem pendidikan di Indonesia berbeda dibandingkan negara lain di dunia. 

Disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sistem pendidikan di Indonesia tergolong unik, khususnya kedokteran. Di mana dokter diharuskan berhenti bekerja dan membayar biaya pendidikan tinggi untuk menjadi spesialis.

"Kalau di luar negeri, di semua negara, pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi. Di Indonesia, itu adalah pendidikan akademik. Ini membuat prosesnya berbeda dan kecepatan produksinya juga jauh berbeda," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025. 


Budi mencontohkan Inggris yang mampu memproduksi 6.000 dokter spesialis per tahun, padahal jumlah penduduknya hanya seperlima dari Indonesia. 

Sementara Indonesia, kata Budi, hanya mampu meluluskan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun. 

"Jadi sekitar sepertiganya Inggris, dengan populasi kita lima kali lipat dari mereka," ujarnya.

Menurut Budi, di luar negeri, calon dokter spesialis tetap dapat bekerja di rumah sakit sembari meningkatkan kompetensinya. 

Namun di Indonesia, sistemnya justru mengharuskan dokter berhenti bekerja, membayar uang pangkal yang besar, dan tidak diperbolehkan bekerja selama masa pendidikan.

"Orang mau menjadi dokter spesialis itu harus berhenti bekerja, kemudian harus bayar uang pangkal ratusan juta, kemudian harus bayar iuran uang kuliah yang puluhan juta per semester, kemudian tidak boleh bekerja selama dia menjadi murid. Begitu lulus, baru dia melamar kerja lagi," ungkapnya.

Lebih jauh, Budi menyebut model ini hanya terjadi di Indonesia, dan menjadi penghambat utama dalam memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis nasional. 

"Konsep ini Indonesia unik, satu-satunya di dunia," ujarnya.

Budi pun berharap ke depan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia bisa lebih adaptif dan selaras dengan praktik internasional.

Di mana calon spesialis bisa tetap bekerja sambil menempuh pendidikan dan tidak terbebani biaya yang tinggi.

"Kalau di negara lain, kalau dia mau jadi spesialis, dia cari rumah sakit yang memiliki kasus dan keahlian sesuai minatnya, dia bekerja di sana, dia dapat gaji, dan setelah lulus bisa langsung bekerja sebagai spesialis," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya