Berita

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Pimpinan MPR: QRIS Itu Memudahkan

SENIN, 28 APRIL 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menampik kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang model pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menghambat sistem inklusi keuangan. 

Menurutnya, keberadaan QRIS justru memudahkan para pelaku dunia usaha dalam proses pembayaran, bahkan hingga UMKM.

“Begini, yang namanya hambatan dagang, itu tentu harus dilihat dalam konteks bahwa sebuah negara perlu memiliki teknologi untuk menjalankan berbagai upaya kegiatan yang memudahkan sektor usaha yang ada,” kata Eddy Soeparno di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.


“Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Bahkan QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM,” sambungnya.

Menurut Eddy, jika Trump ingin memasukkan sistem visa dan mastercard, justru bisa bersaing secara sehat dengan QRIS yang selama ini membantu sejumlah sektor usaha di Indonesia.

“Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja visa atau master yang mau masuk, masuk aja ke sektor ini, enggak apa-apa. Bersaing tapi,” tutur Wakil Ketua Umum PAN ini.

Ia mengatakan, persaingan usaha bisa dilakukan dengan berbagai model sistem pembiayaan termasuk QRIS, visa maupun mastercard.

“Saya kira kita pun di negara-negara lain bersaing kok dengan sistem pembayaran atau dengan produk dan jasa lainnya. Jadi saya kira persaingan ini bisa terbuka dan tidak ada dalam hal kini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya,” terangnya.

“Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS,” tutup Edy Soeparno.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya