Berita

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Pimpinan MPR: QRIS Itu Memudahkan

SENIN, 28 APRIL 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menampik kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang model pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menghambat sistem inklusi keuangan. 

Menurutnya, keberadaan QRIS justru memudahkan para pelaku dunia usaha dalam proses pembayaran, bahkan hingga UMKM.

“Begini, yang namanya hambatan dagang, itu tentu harus dilihat dalam konteks bahwa sebuah negara perlu memiliki teknologi untuk menjalankan berbagai upaya kegiatan yang memudahkan sektor usaha yang ada,” kata Eddy Soeparno di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.


“Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Bahkan QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM,” sambungnya.

Menurut Eddy, jika Trump ingin memasukkan sistem visa dan mastercard, justru bisa bersaing secara sehat dengan QRIS yang selama ini membantu sejumlah sektor usaha di Indonesia.

“Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja visa atau master yang mau masuk, masuk aja ke sektor ini, enggak apa-apa. Bersaing tapi,” tutur Wakil Ketua Umum PAN ini.

Ia mengatakan, persaingan usaha bisa dilakukan dengan berbagai model sistem pembiayaan termasuk QRIS, visa maupun mastercard.

“Saya kira kita pun di negara-negara lain bersaing kok dengan sistem pembayaran atau dengan produk dan jasa lainnya. Jadi saya kira persaingan ini bisa terbuka dan tidak ada dalam hal kini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya,” terangnya.

“Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS,” tutup Edy Soeparno.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya