Aparat penegak hukum didesak untuk segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Darmawan dalam keterangannya, Minggu malam, 27 April 2025.
"Program MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Oleh karena itu, setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena program ini menggunakan uang rakyat," kata Darmawan.
Menurut dia, desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak. Salah satu dapur yang dikelola oleh pihak Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.
"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan yang jelas," jelasnya.
Ia melanjutkan, lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan bahwa dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi.
"Ini kacau, bisa-bisanya ada oknum di BGN minta setoran lebih dari seribu rupiah per porsi, permintaan ini disinyalir disalurkan kepada oknum berinisial "S" sebagai koordinator wilayah Jawa Barat melalui perantara "G". Selain itu, EO ditekan untuk membeli peralatan memasak foodtray dari pihak tertentu yang diduga bagian dari jaringan sengkuni ini, dan praktik seperti ini jelas mencoreng nama baik program MBG dan mengkhianati misi mulia Presiden Prabowo," tegas dia.
Darmawan juga menegaskan bahwa dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.
"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat," tegasnya lagi.
Lebih jauh, Darmawan juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Pergantian koordinator SPPI di lapangan yang dilakukan tanpa surat resmi dan hanya melalui pemberitahuan lisan, menurutnya, menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.
"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo ini," urainya.
Kawan Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, untuk bergerak cepat mengungkap siapa saja para ‘Sengkuni’ yang bermain di balik program MBG.
"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," pungkasnya.
