Menko AHY: Solusi Penanganan Sampah Harus Komprehensif

Permasalahan sampah kota di Indonesia masih terkendala banyak hal untuk diselesaikan. Penanganan sampah yang baik merupakan hal yang sudah sangat mendesak mengingat semakin bertambahnya volume timbunan sampah setiap harinya akibat dari kegiatan ekonomi dan bertambahnya pertumbuhan penduduk. 

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Pemerintah Daerah beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penanganan sampah nasional membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Dalam penutupan FGD mengenai pengelolaan sampah, ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh berpihak pada teknologi atau institusi tertentu.

“Ternyata dalam perkembangannya banyak kemajuan. Kita tidak berpihak pada satu-dua teknologi, apalagi satu-dua kantor. Tidak, kita bicara negara, pemerintah harus utuh melihatnya,” ujar Menko AHY dalam keterangannya, Sabtu, 26 April 2025.

Menko AHY menekankan bahwa isu waste to energy memang menarik banyak pihak, tetapi pendekatan terhadap masalah ini tidak boleh hanya didorong oleh motif bisnis. Prioritas utama adalah mengurangi dan menangani sampah itu sendiri.

“Walaupun saya juga paham bahwa bicara isu waste to energy ini banyak sekali yang tertarik, tetapi jangan sampai hanya didasari pada motif bisnis. Tetapi harus menyeluruh bahwa ini first and foremost adalah masalah sampah ini dulu. Kita kurangi, kita reduksi,” jelasnya.

Menko AHY menjadikan PSEL Benowo di Surabaya sebagai contoh inisiatif yang dapat dikategorikan sukses. Meskipun teknologi yang digunakan, yaitu teknologi gasifikasi, dinilai kurang efektif dibandingkan insinerator, ia menyebut bahwa upaya tersebut tetap memberikan kontribusi yang nyata.

“Tingkat efektivitasnya itu katanya sekitar 40 persen. Sedangkan kalau insinerator bisa hingga 80–90 persen. Tapi at least ada yang lakukan, at least itu bisa memberikan solusi,” jelas Menko AHY.

Menko AHY berharap hasil diskusi ini tidak berhenti di ruang FGD, namun dapat melahirkan kebijakan konkret dan rekomendasi yang bisa diajukan kepada Presiden, dan dapat mengorkestrasi semua upaya antarpihak, pusat maupun daerah dengan berbagai stakeholders.

“Saya juga berharap FGD ini bisa di-policy-kan. Tidak berhenti di ruangan ini, tetapi tolong Pak Rachmat juga bisa menghadirkan sebuah policy paper, policy recommendation. Yang pada akhirnya kita juga bisa kembali present ini kepada Bapak Presiden. Jadi sekali lagi, ini serius. Ini urgent. Ini krisis. Mari kita satu-satu. Untuk bisa mengatasi krisis ini,” tutup Menko AHY.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin menjelaskan bahwa setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan sekitar 69 juta ton sampah atau sekitar 0,7 kg/hari dihasilkan tiap orang. Angka yang akan terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi negara. Maka dari itu, FGD ini dianggap penting bersama-sama mendengarkan keresahan dan pengalaman para pelaksana di lapangan.

“Kita ingin mengidentifikasi akar masalah secara jujur dan konkret, serta memetakan apa saja yang perlu diperbaiki, baik dalam aspek kebijakan, kelembagaan, keuangan, maupun teknik. FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tapi ruang bersama untuk membangun pemahaman bersama permasalahan yang kita hadapi saat ini,” ujar Deputi Rachmat.

FGD ini sendiri diketahui menjadi bagian penting menuju pelaksanaan konferensi internasional mengenai infrastruktur yang akan diadakan Kemenko Infra dalam waktu dekat.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto; Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina; Tenaga Ahli Menko, Diska Putri dan Ahmad Khoirul Umam; serta perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.