Ilustrasi pemberdayaan perempuan/Net
Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) menggandeng lebih dari 130 organisasi perempuan nasional untuk sama-sama berkolaborasi mewujudkan Indonesia maju.
Ketua KPPI Sinda Sutadisastra mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan energi perempuan dari seluruh Indonesia.
“Kita ingin menghasilkan sebuah kesepakatan untuk kerja sama diantara 130 organisasi yang hadir, bahwa pemerintahan saat ini harus dikawal, dan perempuan-perempuan yang terlibat dalam 130 organisasi ini harus ikut serta,” kata Sinda dalam keterangannya, pada Sabtu 26 April 2025.
“Kita harus diberdayakan, kita harus bersama-sama memajukan bangsa kita,” imbuhnya.
Sinda juga mengajak lebih dari 500 aktivis perempuan dari berbagai latar belakang yang hadir dalam acara ini untuk melupakan kontestasi Pilpres 2024, lalu.
Dia pun mengajak, pertemuan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi kaum perempuan Indonesia mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita tetap menjadi aktivis politik, dan kita tetap satu dengan Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, bahwa tantangan kaum perempuan di era saat ini jauh lebih besar.
“Jadi tantangan perempuan itu luar biasa, dan perempuan kini itu harus lebih cepat, dan lebih banyak persaingan. Jadi perempuan-perempuan sekarang itu hebat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sinda juga menyoroti perilaku kekerasan yang dialami perempuan.
Dia pun berharap, dengan berkumpulnya para aktivis perempuan dari berbagai organisasi ini bisa melahirkan sebuah terobosan dalam menghadapi tantangan perempuan, baik secara fisik maupun secara ekonomi
“Jadi mudah-mudahan semua bersinergi dan aktivis-aktivis yang bergerak di bidang ekonomi, membantu juga pergerakan ekonomi Indonesia. Dan tidak kiranya semua pergerakan tidak bisa dilandasi dengan pergerakan tanpa adanya pergerakan politik,” jelasnya.
Kongres ini akan membahas beberapa tema strategis, seperti peran perempuan dalam pembentukan sentra ekonomi, sosial, dan budaya, AI dan kearifan lokal, advokasi hukum, program makan bergizi anak sekolah, gerakan digital perempuan, dan peran perempuan sebagai penggerak ekonomi dan politik.
“Ini harus mencapai kesepakatan untuk kita bekerja sama dan bisa membangun bangsa Indonesia,” tandasnya.
