Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist
Kepergian Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi ke Vatikan untuk melayat Paus Fransiskus, dapat berimplikasi negatif dari sisi diplomasi dan politik bagi Indonesia di mata internasional.
Pengamat politik dan intelijen, Selamat Ginting mengatakan, ada tiga alasan, sehingga kepergian Jokowi dapat berimplikasi negatif bagi Indonesia dari sisi diplomasi hubungan internasional.
Pertama, Jokowi bukan lagi kepala negara maupun kepala pemerintahan aktif. Sedangkan Sri Paus bukan sekadar pemimpin agama Katolik dunia, melainkan juga kepala negara Vatikan.
Kedua, ada laporan tentang Jokowi dari OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), sebuah organisasi jurnalistik investigasi internasional yang fokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Jokowi masuk dalam daftar finalis pemimpin korup versi OCCRP 2024.
Ketiga, publik di Indonesia dan dunia mengritik kemampuan komunikasi publik Jokowi yang dianggap tidak representatif secara diplomatik untuk negara sebesar Indonesia. Penguasaan bahasa asingnya sangat lemah untuk hubungan internasional.
"Dari sisi hubungan internasional, kehadiran Jokowi di Vatikan mengandung risiko berat bagi diplomasi Indonesia," kata Ginting melalui keterangan tertulisnya dikutip Sabtu 26 April 2025.
Apalagi, kata Ginting, jika negara-negara Barat menanggapi laporan OCCRP secara serius dan mengaitkan kehadiran Jokowi sebagai sinyal lemahnya komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi.
"Mendiang Paulus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin sederhana dan anti-korupsi. Bertolak belakang dengan Jokowi, karena kesederhanaannya merupakan pencitraan politik," kata Ginting.
Dalam laporannya, OCCRP menempatkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, sebagai pemenangnya. Jokowi sebagai finalis pertama, diikuti William Ruto (Presiden Kenya), Bola Ahmed Tinubu (Presiden Nigeria), Sheikh Hasina (mantan Perdana Menteri Bangladesh), dan Gautam Adani (pengusaha India).
Seperti diketahui, selain Jokowi, rombongan utusan Presiden Prabowo Subianto ke Vatikan, terdiri dari Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai. Ketiganya beragama Katolik.
