Berita

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba/Net

Dunia

Jepang Gulirkan Paket Subsidi Hadapi Dampak Tarif AS

JUMAT, 25 APRIL 2025 | 19:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Jepang meluncurkan paket kebijakan ekonomi darurat guna meredam dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sektor industri dan rumah tangga. 

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada Jumat 25 April 2025.

Seperti dikutip dari Channel News Asia, paket ini difokuskan pada penguatan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha serta bantuan langsung untuk masyarakat.


Meski belum dirinci besaran anggarannya, pemerintah memastikan bahwa bantuan ini akan menggunakan dana cadangan serta anggaran subsidi yang telah disiapkan sebelumnya.

Salah satu langkah konkret dalam paket tersebut adalah pemberian subsidi bahan bakar yang akan menurunkan harga bensin sebesar 10 Yen atau sekitar Rp1.190 per liter. Pemerintah juga akan menanggung sebagian biaya listrik rumah tangga selama tiga bulan, mulai Juli 2025.

“Saya telah meminta seluruh anggota kabinet untuk mengerahkan upaya terbaik dalam membantu industri dan masyarakat yang terdampak kebijakan tarif,” kata Ishiba dalam pernyataannya.

Ishiba menegaskan, kenaikan tarif dari AS memberikan tekanan besar terhadap sektor-sektor vital seperti industri otomotif dan baja, dua pilar utama ekonomi Jepang. Untuk itu, pemerintah merasa perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Adapun paket darurat ini hanya berlaku dalam kerangka anggaran negara hingga akhir tahun fiskal 2024, yang berakhir pada Maret 2025.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya