Berita

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba/Net

Dunia

Jepang Gulirkan Paket Subsidi Hadapi Dampak Tarif AS

JUMAT, 25 APRIL 2025 | 19:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Jepang meluncurkan paket kebijakan ekonomi darurat guna meredam dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sektor industri dan rumah tangga. 

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada Jumat 25 April 2025.

Seperti dikutip dari Channel News Asia, paket ini difokuskan pada penguatan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha serta bantuan langsung untuk masyarakat.


Meski belum dirinci besaran anggarannya, pemerintah memastikan bahwa bantuan ini akan menggunakan dana cadangan serta anggaran subsidi yang telah disiapkan sebelumnya.

Salah satu langkah konkret dalam paket tersebut adalah pemberian subsidi bahan bakar yang akan menurunkan harga bensin sebesar 10 Yen atau sekitar Rp1.190 per liter. Pemerintah juga akan menanggung sebagian biaya listrik rumah tangga selama tiga bulan, mulai Juli 2025.

“Saya telah meminta seluruh anggota kabinet untuk mengerahkan upaya terbaik dalam membantu industri dan masyarakat yang terdampak kebijakan tarif,” kata Ishiba dalam pernyataannya.

Ishiba menegaskan, kenaikan tarif dari AS memberikan tekanan besar terhadap sektor-sektor vital seperti industri otomotif dan baja, dua pilar utama ekonomi Jepang. Untuk itu, pemerintah merasa perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Adapun paket darurat ini hanya berlaku dalam kerangka anggaran negara hingga akhir tahun fiskal 2024, yang berakhir pada Maret 2025.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya