Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net
Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp250 triliun hingga Maret 2025 untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang tersebut setara 40,6 persen dari total target penarikan utang tahun ini.
“Realisasi pembiayaan tetap sesuai rencana atau on track, yaitu mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis, 24 April 2025.
Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN 2025 sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN tercatat 16,9 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2025.
Meski demikian, dari sisi keseimbangan primer tercatat surplus Rp17,5 triliun dan posisi kas ikut surplus Rp145,8 triliun dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Bendahara negara itu merinci, pendapatan negara sampai dengan Maret 2025 tercatat Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara belanja negara di tiga bulan pertama tahun 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN, sehingga membuat APBN di triwulan pertama tahun ini tekor.
Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat mencakup belanja K/L dan belanja non K/L, hingga transfer ke daerah.
Sri Mulyani menegaskan, penarikan utang baru akan dilakukan secara hati-hati dan terukur memperhatikan
outlook defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.
"Tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, pemerintah akan mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai
shock absorber, serta mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan.
"Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik," jelas Sri Mulyani.
