Pemerintah Negosiasi Tarif dengan AS, Sri Mulyani Beberkan Strategi Perdagangan Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah menjajaki proses komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap Indonesia dan sejumlah negara lainnya di dunia.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bendahara negara itu menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah yang mencakup penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk tertentu asal AS, serta meningkatkan impor komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri.

"Dalam pelaksanaan negosiasi ini, dilakukan beberapa langkah yaitu penyesuaian tarif bea masuk produk selektif dari AS, meningkatkan impor seperti migas, mesin peralatan, teknologi, produk pertanian yang tidak tak diproduksi Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 secara daring, pada Kamis 24 April 2025.

Selain itu, reformasi di sektor perpajakan dan kepabeanan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. 

"Pemerintah juga menyesuaikan langkah-langkah non-tarif, beberapa poin yang menjadi perhatian tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), kuota impor, serta deregulasi syarat teknis di berbagai kementerian dan lembaga (k/l)," jelas Ketua KSSK tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah, kata Sri juga turut menerapkan kebijakan penanggulangan lonjakan barang impor melalui instrumen trade remedies secara cepat dan responsif untuk melindungi industri dalam negeri.

“Berbagai kebijakan dan reformasi ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi, serta memastikan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tegas Sri Mulyani.

Presiden AS Donald Trump telah mengenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Menurut perhitungan pemerintah, tarif tersebut dapat meningkat hingga  47 persen pada beberapa komoditas tertentu.