Berita

Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (tengah)/Ist

Politik

‘MPR FOR PAPUA’ Bantu Pemerintah Selesaikan Masalah Papua

RABU, 23 APRIL 2025 | 19:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Forum MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, menggelar pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas inisiatif strategis MPR FOR PAPUA. 

Forum tersebut diproyeksikan untuk membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR sebagai Rumah Kebangsaan. 

MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.


“Saya pikir MPR FOR PAPUA secara intens harus segera melakukan komunikasi kepada pemerintah dan stakeholder guna mengatasi persoalan Food Estate yang kurang tepat pemilihan lokasinya, sehingga lahan padi yang sejatinya sebagai lumbung pangan malah saat ini terendam air, sehingga harus ada antisipasi penanganan lebih lanjut,” ujar Yorrys kepada wartawan, Rabu 23 April 2025.  

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani, menyambut baik MPR FOR PAPUA. Ia menyebut wadah tersebut dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

“MPR FOR PAPUA menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujar Muzani.

Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR FOR PAPUA akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. 

Sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan rumusan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Terkait tindak lanjut ke depan, kata Muzani, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua MPR FOR PAPUA untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait. 

“Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya