Berita

Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (tengah)/Ist

Politik

‘MPR FOR PAPUA’ Bantu Pemerintah Selesaikan Masalah Papua

RABU, 23 APRIL 2025 | 19:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Forum MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, menggelar pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas inisiatif strategis MPR FOR PAPUA. 

Forum tersebut diproyeksikan untuk membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR sebagai Rumah Kebangsaan. 

MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.


“Saya pikir MPR FOR PAPUA secara intens harus segera melakukan komunikasi kepada pemerintah dan stakeholder guna mengatasi persoalan Food Estate yang kurang tepat pemilihan lokasinya, sehingga lahan padi yang sejatinya sebagai lumbung pangan malah saat ini terendam air, sehingga harus ada antisipasi penanganan lebih lanjut,” ujar Yorrys kepada wartawan, Rabu 23 April 2025.  

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani, menyambut baik MPR FOR PAPUA. Ia menyebut wadah tersebut dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

“MPR FOR PAPUA menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujar Muzani.

Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR FOR PAPUA akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. 

Sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan rumusan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Terkait tindak lanjut ke depan, kata Muzani, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua MPR FOR PAPUA untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait. 

“Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya