Berita

Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (tengah)/Ist

Politik

‘MPR FOR PAPUA’ Bantu Pemerintah Selesaikan Masalah Papua

RABU, 23 APRIL 2025 | 19:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Forum MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, menggelar pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas inisiatif strategis MPR FOR PAPUA. 

Forum tersebut diproyeksikan untuk membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR sebagai Rumah Kebangsaan. 

MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.


“Saya pikir MPR FOR PAPUA secara intens harus segera melakukan komunikasi kepada pemerintah dan stakeholder guna mengatasi persoalan Food Estate yang kurang tepat pemilihan lokasinya, sehingga lahan padi yang sejatinya sebagai lumbung pangan malah saat ini terendam air, sehingga harus ada antisipasi penanganan lebih lanjut,” ujar Yorrys kepada wartawan, Rabu 23 April 2025.  

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani, menyambut baik MPR FOR PAPUA. Ia menyebut wadah tersebut dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

“MPR FOR PAPUA menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujar Muzani.

Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR FOR PAPUA akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. 

Sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan rumusan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Terkait tindak lanjut ke depan, kata Muzani, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua MPR FOR PAPUA untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait. 

“Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua,” tutupnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya