Koperasi Desa Merah Putih Tak Bebani APBN

Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang merupakan inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Demikian penegasan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono saat menjadi narasumber di kanal YouTube Satgas Klitik yang dipandu analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Ferry menjelaskan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan, sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.

“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat,” ujar Ferry seperti dikutip redaksi, Rabu 23 April 2025.

Bersandar pada Instruksi Presiden, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025. Sedangkan operasional dimulai pada September 2025.

Anggaran operasional, diperkirakan Rp5 miliar per koperasi, bersumber dari gabungan APBN, APBD, dana desa, dan perbankan.

“Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” kata Ferry.

Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan enam kegiatan utama yakni manajerial perkantoran, unit simpan pinjam, toko kebutuhan sehari-hari, distribusi pupuk, benih, dan pestisida, apotek desa, serta klinik desa.

Koperasi juga dapat mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, seperti peternakan, pertanian, atau perikanan, untuk memperkuat ekonomi desa.

Ferry menjelaskan, koperasi ini akan memainkan peran strategis seperti menjadi pemasok kebutuhan program makan bergizi gratis, menciptakan pasar baru bagi produk desa.

“Contohnya, Koperasi Peternakan Ayam Petelur di Blitar kini bisa menjual telur ke Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi. Selama ini, peternakan desa sering kesulitan penyerapan. Dengan captive market seperti ini, hasil produksi langsung terserap,” kata Ferry.

Koperasi juga mendapat keistimewaan sebagai distributor resmi pupuk, benih, dan kebutuhan lainnya, memastikan harga terjangkau bagi petani dan keuntungan kembali ke masyarakat.

“Mata rantai distribusi yang panjang sering dimanfaatkan tengkulak. Koperasi memutus itu, sekaligus menjamin keuntungan jika dikelola baik,” pungkas Ferry.