Berita

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus/Ist

Politik

DPR Soroti Macet hingga Kenaikan Tarif Pesawat saat Mudik

RABU, 23 APRIL 2025 | 11:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun pelaksanaan mudik 2025 berjalan lancar, namun Komisi V DPR RI tetap memberikan sejumlah catatan penting untuk dijadikan evaluasi dan peningkatan kinerja kedepannya.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas yang membahas pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran Idulfitri 2025.

Lasarus menekankan bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian serius untuk peningkatan layanan mudik. Salah satunya adalah peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi sarana dan prasarana transportasi.


"Perlu terus mengkampanyekan budaya selamat berlalu lintas di kalangan pengguna sesuai dengan amanah Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Lasarus di ruang rapat Komisi V, Komplek Parlemen Senayan, Rabu 23 April 2025.

Tak hanya itu, Lasarus juga menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif dan keterlambatan penerbangan selama masa mudik Lebaran. 

"Oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh maskapai penerbangan guna memastikan pelayanan lebih baik," kata Lasarus.

Ia juga menekankan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol bukanlah sekadar imbauan, melainkan hak setiap pengguna yang harus dijamin. 

Untuk itu, pengawasan terhadap pelaksanaan SPM perlu diperkuat, serta kinerja seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan tol harus ditingkatkan.

Terkait dengan kemacetan parah di beberapa ruas tol dan pelabuhan yang bahkan menelan korban jiwa, Lasarus meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan integrasi antarmoda transportasi serta pembenahan transportasi daerah sebagai upaya mendukung angkutan lanjutan, terutama pada masa angkutan Lebaran mendatang. 

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pengelola jalan tol, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah diperlukan agar masalah kemacetan dan antrian bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," pungkasnya.



Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya