Berita

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus/Ist

Politik

DPR Soroti Macet hingga Kenaikan Tarif Pesawat saat Mudik

RABU, 23 APRIL 2025 | 11:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun pelaksanaan mudik 2025 berjalan lancar, namun Komisi V DPR RI tetap memberikan sejumlah catatan penting untuk dijadikan evaluasi dan peningkatan kinerja kedepannya.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas yang membahas pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran Idulfitri 2025.

Lasarus menekankan bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian serius untuk peningkatan layanan mudik. Salah satunya adalah peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi sarana dan prasarana transportasi.


"Perlu terus mengkampanyekan budaya selamat berlalu lintas di kalangan pengguna sesuai dengan amanah Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Lasarus di ruang rapat Komisi V, Komplek Parlemen Senayan, Rabu 23 April 2025.

Tak hanya itu, Lasarus juga menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif dan keterlambatan penerbangan selama masa mudik Lebaran. 

"Oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh maskapai penerbangan guna memastikan pelayanan lebih baik," kata Lasarus.

Ia juga menekankan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol bukanlah sekadar imbauan, melainkan hak setiap pengguna yang harus dijamin. 

Untuk itu, pengawasan terhadap pelaksanaan SPM perlu diperkuat, serta kinerja seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan tol harus ditingkatkan.

Terkait dengan kemacetan parah di beberapa ruas tol dan pelabuhan yang bahkan menelan korban jiwa, Lasarus meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan integrasi antarmoda transportasi serta pembenahan transportasi daerah sebagai upaya mendukung angkutan lanjutan, terutama pada masa angkutan Lebaran mendatang. 

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pengelola jalan tol, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah diperlukan agar masalah kemacetan dan antrian bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," pungkasnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya