Berita

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus/Ist

Politik

DPR Soroti Macet hingga Kenaikan Tarif Pesawat saat Mudik

RABU, 23 APRIL 2025 | 11:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun pelaksanaan mudik 2025 berjalan lancar, namun Komisi V DPR RI tetap memberikan sejumlah catatan penting untuk dijadikan evaluasi dan peningkatan kinerja kedepannya.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas yang membahas pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran Idulfitri 2025.

Lasarus menekankan bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian serius untuk peningkatan layanan mudik. Salah satunya adalah peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi sarana dan prasarana transportasi.


"Perlu terus mengkampanyekan budaya selamat berlalu lintas di kalangan pengguna sesuai dengan amanah Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Lasarus di ruang rapat Komisi V, Komplek Parlemen Senayan, Rabu 23 April 2025.

Tak hanya itu, Lasarus juga menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif dan keterlambatan penerbangan selama masa mudik Lebaran. 

"Oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh maskapai penerbangan guna memastikan pelayanan lebih baik," kata Lasarus.

Ia juga menekankan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol bukanlah sekadar imbauan, melainkan hak setiap pengguna yang harus dijamin. 

Untuk itu, pengawasan terhadap pelaksanaan SPM perlu diperkuat, serta kinerja seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan tol harus ditingkatkan.

Terkait dengan kemacetan parah di beberapa ruas tol dan pelabuhan yang bahkan menelan korban jiwa, Lasarus meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan integrasi antarmoda transportasi serta pembenahan transportasi daerah sebagai upaya mendukung angkutan lanjutan, terutama pada masa angkutan Lebaran mendatang. 

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pengelola jalan tol, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah diperlukan agar masalah kemacetan dan antrian bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," pungkasnya.



Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

Hak Angket Ijazah Gibran Sudah Masuk Angin

Senin, 26 Oktober 2026 | 10:04

UPDATE

Mensos: Tiga Korban Penganiayaan di Sekolah Rakyat Jember Kembali Belajar

Jumat, 30 Oktober 2026 | 20:30

Agrinas Palma Bareng CPP Peringati Sumpah Pemuda Lewat Giat Sosial

Jumat, 30 Oktober 2026 | 20:11

KNMP Disiapkan untuk Dongkrak Pendapatan Nelayan

Jumat, 30 Oktober 2026 | 20:11

KoMPAS Minta Polri Bersihkan Oknum Bermasalah dari Jabatan Strategis

Jumat, 30 Oktober 2026 | 20:03

Kapolri Mutasi Lagi, Kapusdokkes dan Kapuskeu Diganti

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:55

Dugaan Pencemaran Nama Baik di Medsos, Wanita Asal Sumut Dipolisikan

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:44

Investasi Era Prabowo Tembus Rp3.923 Triliun Serap 5,4 Juta Tenaga Kerja

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:43

BRI Fellowship Journalism 2026 Ajak Jurnalis Terlibat dalam Urban Farming di Bandung

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:33

Kasus ISPA di 7 Provinsi Turun Drastis Usai Diguyur Hujan

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:17

Prabowo Gratiskan Biaya Sekolah dan Perluas Kampus SMA Taruna Nusantara

Jumat, 30 Oktober 2026 | 18:58

Selengkapnya