Berita

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus/Ist

Politik

DPR Soroti Macet hingga Kenaikan Tarif Pesawat saat Mudik

RABU, 23 APRIL 2025 | 11:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun pelaksanaan mudik 2025 berjalan lancar, namun Komisi V DPR RI tetap memberikan sejumlah catatan penting untuk dijadikan evaluasi dan peningkatan kinerja kedepannya.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas yang membahas pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran Idulfitri 2025.

Lasarus menekankan bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian serius untuk peningkatan layanan mudik. Salah satunya adalah peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi sarana dan prasarana transportasi.


"Perlu terus mengkampanyekan budaya selamat berlalu lintas di kalangan pengguna sesuai dengan amanah Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Lasarus di ruang rapat Komisi V, Komplek Parlemen Senayan, Rabu 23 April 2025.

Tak hanya itu, Lasarus juga menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif dan keterlambatan penerbangan selama masa mudik Lebaran. 

"Oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh maskapai penerbangan guna memastikan pelayanan lebih baik," kata Lasarus.

Ia juga menekankan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol bukanlah sekadar imbauan, melainkan hak setiap pengguna yang harus dijamin. 

Untuk itu, pengawasan terhadap pelaksanaan SPM perlu diperkuat, serta kinerja seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan tol harus ditingkatkan.

Terkait dengan kemacetan parah di beberapa ruas tol dan pelabuhan yang bahkan menelan korban jiwa, Lasarus meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan integrasi antarmoda transportasi serta pembenahan transportasi daerah sebagai upaya mendukung angkutan lanjutan, terutama pada masa angkutan Lebaran mendatang. 

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pengelola jalan tol, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah diperlukan agar masalah kemacetan dan antrian bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," pungkasnya.



Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya