Berita

PLTU/Net

Bisnis

PLTU Cirebon Bisa Pensiun Dini, Asal Ada Biaya dan Energi Pengganti

SELASA, 22 APRIL 2025 | 22:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon I perlu dikaji dengan matang, terutama dari sisi keberlanjutan pasokan listrik dan pembiayaan negara.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat mengomentari tentang wacana penghentian operasional PLTU batu bara tersebut dalam waktu dekat.

"Saya kira hal tersebut tentu patut kita pelajari,"kata Eddy di Jakarta pada Selasa 22 April 2025.


Eddy mengingat saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2019–2024, dirinya telah menyampaikan dua syarat penting terkait rencana pensiun dini pembangkit berbasis fosil.

"Pertama, kalau itu bisa dipensiun dini, tentu akan sangat baik. Dengan catatan bahwa sudah ada pembangkit listrik baru dari energi terbarukan yang menggantikan. Jadi harus ada substitusinya," tegasnya.

Namun, menurut Eddy, proses transisi itu tidak bisa lepas dari persoalan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan perhitungan internal, pensiun dini PLTU seperti Suryalaya dan Cirebon I akan membutuhkan anggaran mencapai Rp25 triliun.

"Jadi itu bukan angka yang kecil. Kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut," imbuhnya.

Kendati demikian, Eddy membuka ruang jika kebijakan tersebut benar-benar dilakukan sesuai prinsip keadilan transisi energi, termasuk kesiapan pengganti dan ketersediaan pendanaan yang memadai.

"Kalau kita mampu dan syaratnya terpenuhi, ya kenapa tidak?" pungkasnya.

Pemerintah Indonesia diketahui tengah mengkaji beberapa skema pendanaan untuk mendukung agenda pensiun dini PLTU, termasuk lewat skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang bekerja sama dengan negara-negara donor internasional.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya