Berita

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani (keempat dari kiri), dalam peluncuran SARI/Istimewa

Politik

Apresiasi Peluncuran SARI, Wamen P2MI: Chatbot Ramah Perempuan untuk Pekerja Migran Indonesia

SENIN, 21 APRIL 2025 | 23:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran Sahabat Artifisial Migran Indonesia (SARI) dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan United Nation (UN) Women tepat di Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April, diapresiasi Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani.

SARI adalah fitur chatbot kecerdasan buatan ramah perempuan yang tersedia di aplikasi Safe Travel, sebuah aplikasi yang berisi informasi bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.

"Saya ucapkan selamat untuk Kemlu dan UN Women atas kerja samanya yang berbuah manis. Kami tentu saja mengapresiasi," kata Christina dalam keterangan resminya, Senin 21 April 2025. 


Christina juga menyambut baik hadirnya fitur SARI yang humanis dan responsif gender, karena sebagian besar pekerja migran Indonesia adalah perempuan.

Ia juga menekankan pentingnya memverifikasi informasi atau iklan lowongan kerja di luar negeri yang beredar di internet, termasuk media sosial.

Apalagi, lanjut Christina, tidak semua pekerja migran dan calon pekerja migran melek literasi digital dan familiar untuk mengakses laman Siskop2mi milik Kementerian P2MI.

"Kami juga punya kantor BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) di 23 provinsi dan 24 P4MI (Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang bisa menjadi tempat untuk bertanya dan memverifikasi lowongan pekerjaan di luar negeri," ujarnya.

Meski konvensional, namun Christina menegaskan bahwa Kementerian P2MI, melalui Direktorat Jenderal Pelindungan memiliki standar prosedur untuk merespons aduan yang disampaikan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Semua pekerja migran Indonesia mendapat pelindungan yang sama. Bahkan yang nonprosedural pun tetap mendapat pelindungan," kata politikus Golkar ini.

Ia menambahkan, KemenP2MI juga memberikan orientasi prapemberangkatan untuk pekerja migran dan calon pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

"Di sana mereka diberikan pemahaman terkait hukum atau aturan yang berlaku di negara penempatan. Termasuk soal tradisi dan adat istiadat, bahaya terorisme serta narkoba," paparnya.

"Nantinya KemenP2MI juga akan memasukkan informasi soal SARI saat orientasi prapemberangkatan untuk calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri," demikian Christina.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya