Pakar Ingatkan Program MBG Jangan Bebani Keuangan Negara

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dihitung ulang agar tidak membebani keuangan negara.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mencermati, kondisi fiskal negara saat ini sedang terpuruk di awal tahun 2025. 

Ia mengurai sampai akhir kuartal pertama 2025, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 10,5 persen dari target, dengan kontraksi lebih dari 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (APBN Maret 2025). 

“Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa negara sedang menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang serius,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 20 April 2025.

Tekanan ini sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang lebih rendah, ditambah dengan fluktuasi harga komoditas global dan tekanan ekonomi domestik. 

Ia lantas menyoroti anggaran kebijakan MBG yang melonjak drastis, dari anggaran awal Rp71 triliun namun naik menjadi Rp171 triliun. 

“Kenaikan ini bukan hanya tidak realistis, tetapi juga tidak didukung oleh kapasitas fiskal yang ada," sambungnya.

Maka dari itu, ia mengingatkan agar kebijakan makan gratis ini dilakukan secara terukur agar keuangan negara tidak semakin terbebani.  

"Pemerintah harusnya mengantisipasi bahwa penerimaan negara akan melemah di awal tahun,” pungkasnya.