Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Trump Kembali Serang China Lewat Tarif Tambahan Kapal

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 20:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan tarif baru untuk kapal-kapal buatan China yang masuk dan berlabuh di pelabuhan AS. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk menghidupkan kembali industri perkapalan domestik, sekaligus mengurangi dominasi China di sektor maritim global.

Seperti dikutip dari Reuters pada Jumat 18 April 2025, rencana tersebut dikonfirmasi oleh Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, melalui pemberitahuan resmi di Federal Register. 


Tarif tambahan akan dikenakan berdasarkan tonase bersih atau jumlah barang yang diangkut kapal dalam setiap pelayaran.

“Kapal dan pelayaran sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan kelancaran perdagangan bebas. Kebijakan ini akan membalikkan dominasi China, memperkuat rantai pasokan dalam negeri, dan menciptakan kembali permintaan terhadap kapal buatan AS,” kata Greer.

Kebijakan tarif ini akan berlaku dalam 180 hari ke depan secara bertahap. Pemerintah AS juga membuka peluang untuk menaikkan besaran tarif tersebut dalam beberapa tahun ke depan. 

Kebijakan baru ini sekaligus membatalkan rencana sebelumnya pada Februari 2025, yang mengusulkan biaya hingga 1,5 juta Dolar AS per kunjungan pelabuhan bagi kapal buatan China.

Langkah ini langsung menuai reaksi dari Beijing. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, memperingatkan bahwa tarif tambahan tersebut akan meningkatkan biaya pengiriman global, mengganggu stabilitas industri pelayaran, serta menambah tekanan inflasi di AS.

“Kebijakan ini tidak hanya merugikan kestabilan industri global, tapi juga menambah beban konsumen dan pelaku bisnis Amerika,” tegas Lin Jian.

Ketegangan dagang antara kedua negara masih terus berlanjut. Pemerintahan Trump kembali menaikkan tarif impor atas produk-produk asal China hingga 245 persen, melonjak dari sebelumnya 145 persen.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya