Berita

Pemimpin pin oposisi Kizza Besigye berdiri di dermaga baja di Pengadilan Militer Umum Uganda di Makindye, pinggiran kota Kampala, Uganda, pada tanggal 2 Desember 2024/Net

Global

Uganda Ajukan RUU Kontroversial, Sipil Bisa Dihukum Militer Lagi

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 16:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Uganda tengah merancang undang-undang kontroversial yang memungkinkan pengadilan militer untuk kembali mengadili warga sipil dalam kasus-kasus tertentu, meskipun praktik tersebut telah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung pada Januari lalu.

Menteri Kehakiman dan Urusan Konstitusional, Nobert Mao,  mengungkapkan dalam sidang parlemen bahwa rancangan undang-undang tersebut sedang menunggu persetujuan kabinet sebelum diperkenalkan secara resmi ke parlemen.

“Undang-undang ini akan mendefinisikan keadaan luar biasa di mana warga sipil dapat dikenakan hukum militer,” ujar Mao, seperti dimuat Reuters pada Jumat, 18 April 2025.


Langkah ini memicu kekhawatiran dari aktivis hak asasi manusia dan oposisi yang menuding pemerintah Presiden Yoweri Museveni berupaya menghidupkan kembali taktik hukum yang selama ini digunakan untuk membungkam kritik.

“Ini merupakan langkah mundur yang mengkhawatirkan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia,” ujar Nicholas Opiyo, seorang pengacara HAM terkemuka di Uganda.

“Keputusan Mahkamah Agung seharusnya menjadi akhir dari praktik sewenang-wenang terhadap warga sipil melalui pengadilan militer," kata dia lagi.

Salah satu tokoh yang kemungkinan terdampak oleh undang-undang ini adalah Kizza Besigye, mantan kandidat presiden dan oposisi lama Museveni.

Setelah keputusan Mahkamah Agung pada Januari, kasusnya dipindahkan dari pengadilan militer ke pengadilan sipil.

Namun, jika undang-undang baru ini disahkan, Besigye dapat dikembalikan ke hadapan pengadilan militer.

Besigye sendiri telah ditahan selama hampir lima bulan atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal dan pelanggaran lainnya. Pengacaranya menyebut tuduhan itu bermotif politik.

“Pemerintah ingin menakut-nakuti dan menyingkirkan para penentangnya melalui proses hukum yang tidak adil,” ujar pengacaranya, Erias Lukwago.

Pemerintah Uganda membantah tuduhan penggunaan pengadilan militer untuk tujuan politik.

“Pengadilan militer adalah bagian dari sistem hukum kita dan digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata juru bicara pemerintah dalam pernyataan terpisah.

Perdebatan mengenai wewenang pengadilan militer terhadap warga sipil telah lama menjadi isu panas di Uganda, negara yang dipimpin Museveni sejak 1986.

Banyak yang menilai, upaya menghidupkan kembali yurisdiksi militer atas warga sipil adalah cerminan memburuknya demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya