Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

Politik

Bambang Soesatyo:

Jangan Biarkan Suap Runtuhkan Marwah Peradilan

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 09:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mahkamah Agung (MA) dan komunitas hakim hendaknya realistis dengan fakta tentang meningkatnya persepsi negatif masyarakat sebagai konsekuensi logis dari terungkapnya rangkaian kasus yang menggambarkan perilaku tidak terpuji sejumlah oknum hakim.

“Semua berharap MA dan komunitas hakim memastikan dan memberi jaminan bahwa benteng keadilan itu tetap kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam keterangannya, Jumat 18 April 2025.

Bamsoet mengaku prihatin karena marwah dan martabat peradilan serta citra komunitas hakim terus dirusak oleh oknum hakim. 


Kasus terbaru adalah dugaan suap kepada oknum hakim dalam pengurusan putusan perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung telah menetapkan empat oknum hakim sebagai tersangka dalam kasus ini.

Pada Oktober 2024, ruang publik juga diguncang oleh skandal di ruang peradilan dengan lakon utama tiga oknum hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur, tersangka pembunuhan. 

Ketiga hakim di PN Surabaya itu membebaskan terdakwa. Di kemudian hari, pembebasan terdakwa dilatarbelakangi praktik suap kepada para oknum hakim. Kasus ini bahkan melibatkan oknum pegawai MA yang diidentifikasi sebagai makelar kasus. 

Ia menegaskan, rentetan kasus tersebut membuat semua orang prihatin, terutama karena melibatkan para oknum hakim yang sejatinya patut dimuliakan. Para hakim yang tulus pasti tersakiti dan merasa dipermalukan. 

Namun, prihatin saja tidak akan menyelesaikan masalah. Hari-hari ini, sudah menjadi fakta bahwa persepsi publik tentang dunia peradilan demikian negatif. Citra hakim dirusak karena segelintir oknum hakim berperilaku tidak terpuji.

"Dengan selalu mengedepankan integritas akan menumbuhkan kepercayaan para pencari keadilan," pungkas Bamsoet yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya