Berita

Peter Dutton/Net

Dunia

Usai Bikin Heboh, Peter Dutton Ngaku Salah Kutip Pernyataan Prabowo soal Markas Rusia

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 10:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemimpin oposisi Australia, Peter Dutton, akhirnya mengakui kesalahannya terkait pernyataan yang menyinggung Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. 

Ia sebelumnya secara keliru menyebut bahwa Prabowo mengumumkan proposal yang memungkinkan Rusia menempatkan pesawat militer di Papua.

Pernyataan kontroversial itu disampaikan Dutton dalam debat melawan Perdana Menteri Anthony Albanese yang digelar di studio ABC Parramatta, Sydney, pada Rabu, 16 April 2025. 


Dalam debat tersebut, Dutton menyinggung soal potensi ancaman di kawasan, termasuk klaim bahwa Prabowo telah membuka peluang kerja sama militer dengan Rusia di wilayah timur Indonesia, tepatnya di pulau Biak, Papua sekitar 1.400 kilometer dari Darwin, Australia.

Namun, tak lama kemudian, Dutton menarik ucapannya setelah mendapat kecaman dari pemerintah Australia dan Indonesia.

“Referensi yang saya buat seharusnya tidak ditujukan kepada presiden, itu terkait dengan sumber dari pemerintahan Prabowo. Itu adalah kesalahan dan saya senang mengakuinya," ujarnya, seperti dimuat The Guardian.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, yang menuding Dutton telah menyebarkan informasi palsu dan "ceroboh" dalam menyikapi hubungan diplomatik dengan negara tetangga seperti Indonesia.

PM Albanese juga mengkritik keras Dutton dalam debat, menyebutnya tidak paham mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan mitra negara.

“Komentar itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Dutton tidak memahami pentingnya diplomasi,” tegasnya.

Sementara itu, isu ini muncul di tengah berbagai sorotan terhadap kebijakan Koalisi yang dipimpin Dutton, termasuk rencananya memangkas 41.000 posisi dalam layanan publik federal hingga tahun 2030. 

Ketika ditanya apakah langkah penghematan itu akan menutup seluruh anggaran kampanye Koalisi, Dutton menjawab, “Jawaban singkatnya adalah tidak.”

Dutton juga enggan menyebutkan departemen mana saja yang akan terkena pemangkasan, menyatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang dapat dilakukan dari pihak oposisi.

Ketika debat bergeser ke isu perubahan iklim, Dutton menolak menyatakan apakah dampaknya semakin memburuk. 

“Saya bukan ilmuwan, saya tidak tahu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Tiongkok masih membangun dua pembangkit listrik tenaga batu bara setiap minggunya, mengisyaratkan perlunya pendekatan realistis terhadap kontribusi Australia.

Debat pemimpin berikutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan, sebelum pemilu nasional Australia yang semakin dekat.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya