Berita

Peter Dutton/Net

Dunia

Usai Bikin Heboh, Peter Dutton Ngaku Salah Kutip Pernyataan Prabowo soal Markas Rusia

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 10:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemimpin oposisi Australia, Peter Dutton, akhirnya mengakui kesalahannya terkait pernyataan yang menyinggung Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. 

Ia sebelumnya secara keliru menyebut bahwa Prabowo mengumumkan proposal yang memungkinkan Rusia menempatkan pesawat militer di Papua.

Pernyataan kontroversial itu disampaikan Dutton dalam debat melawan Perdana Menteri Anthony Albanese yang digelar di studio ABC Parramatta, Sydney, pada Rabu, 16 April 2025. 


Dalam debat tersebut, Dutton menyinggung soal potensi ancaman di kawasan, termasuk klaim bahwa Prabowo telah membuka peluang kerja sama militer dengan Rusia di wilayah timur Indonesia, tepatnya di pulau Biak, Papua sekitar 1.400 kilometer dari Darwin, Australia.

Namun, tak lama kemudian, Dutton menarik ucapannya setelah mendapat kecaman dari pemerintah Australia dan Indonesia.

“Referensi yang saya buat seharusnya tidak ditujukan kepada presiden, itu terkait dengan sumber dari pemerintahan Prabowo. Itu adalah kesalahan dan saya senang mengakuinya," ujarnya, seperti dimuat The Guardian.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, yang menuding Dutton telah menyebarkan informasi palsu dan "ceroboh" dalam menyikapi hubungan diplomatik dengan negara tetangga seperti Indonesia.

PM Albanese juga mengkritik keras Dutton dalam debat, menyebutnya tidak paham mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan mitra negara.

“Komentar itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Dutton tidak memahami pentingnya diplomasi,” tegasnya.

Sementara itu, isu ini muncul di tengah berbagai sorotan terhadap kebijakan Koalisi yang dipimpin Dutton, termasuk rencananya memangkas 41.000 posisi dalam layanan publik federal hingga tahun 2030. 

Ketika ditanya apakah langkah penghematan itu akan menutup seluruh anggaran kampanye Koalisi, Dutton menjawab, “Jawaban singkatnya adalah tidak.”

Dutton juga enggan menyebutkan departemen mana saja yang akan terkena pemangkasan, menyatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang dapat dilakukan dari pihak oposisi.

Ketika debat bergeser ke isu perubahan iklim, Dutton menolak menyatakan apakah dampaknya semakin memburuk. 

“Saya bukan ilmuwan, saya tidak tahu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Tiongkok masih membangun dua pembangkit listrik tenaga batu bara setiap minggunya, mengisyaratkan perlunya pendekatan realistis terhadap kontribusi Australia.

Debat pemimpin berikutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan, sebelum pemilu nasional Australia yang semakin dekat.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya