Berita

Ilustrasi/Ist

Nusantara

Bulog Harus Turun Tangan Atasi Penurunan Harga Gabah di Jatim

RABU, 16 APRIL 2025 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di sejumlah wilayah Jawa Timur dilaporkan turun di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai Peraturan Bapanas No. 2 Tahun 2024. 

Penurunan harga ini dikhawatirkan akan merugikan petani dan pelaku usaha penggilingan padi.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi PDIP, Erma Susanti, menyampaikan bahwa penurunan harga ini tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat menimbulkan gejolak pasar jika tidak segera diatasi.


“Kemarin kita temukan di bawah, ada masalah terkait dengan harga gabah yang saya pantau di beberapa tempat itu sudah di bawah Rp6.500 per kilo,” ujar Erma dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa, 15 April 2025.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah, khususnya Bulog, untuk segera turun tangan menyerap hasil panen petani dengan harga yang sesuai agar tidak memicu dampak negatif terhadap inflasi dan ketersediaan beras.

“Ini yang perlu diantisipasi, jangan sampai panen raya menjadi pemicu gejolak harga. Kita sudah menghitung terkait lahan dan produktivitasnya, sehingga harus benar-benar terserap agar tidak mengganggu inflasi dan pasokan beras,” tegasnya.

Saat ini, Jawa Timur tengah memasuki masa panen padi dengan luas baku sawah mencapai 1.207.997 hektare, menyumbang 17,48 persen dari total produksi beras nasional. Namun, produksi padi sepanjang tahun 2024 tercatat mengalami penurunan menjadi 9,27 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau turun sebesar 4,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya luas panen, yang tercatat hanya 1,62 juta hektare atau turun 4,78 persen dari tahun 2023. Jika dikonversi menjadi beras konsumsi, total produksi tahun 2024 menjadi 5,35 juta ton, turun dari 5,61 juta ton pada 2023.

Meski secara umum terjadi penurunan, beberapa daerah seperti Kabupaten Tuban justru mengalami peningkatan produksi, dengan total 523.067 ton GKG. Sebaliknya, wilayah seperti Gresik, Blitar dan Banyuwangi mencatatkan penurunan.

Erma menegaskan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama dalam momentum panen raya ini.

“Kami ingin petani di Jawa Timur mendapatkan hasil yang layak dan berimbas pada stabilisasi pangan,” tutup politisi perempuan asal Dapil Blitar-Tulungagung tersebut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya