Berita

Kebersamaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto /Ist

Politik

Tak Boleh Ada Matahari Kembar

Prabowo The One and Only Presiden RI

SELASA, 15 APRIL 2025 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu munculnya “matahari kembar” dalam peta kekuasaan nasional kembali ramai dibicarakan.

Istilah ini merujuk adanya figur di luar Presiden Prabowo Subianto yang dinilai masih memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan fenomena ini terlihat dari banyaknya tokoh, elite, termasuk menteri kabinet Prabowo, yang masih menjadikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai rujukan utama dalam berpolitik. 


"Figur lain di luar presiden ini adalah sosok yang mungkin sering dikunjungi oleh elite penting seperti ketua umum partai, para menteri untuk mendapatkan dukungan dan petuah politik," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 15 April 2025.

Sebut saja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, atau Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menyebut Jokowi adalah bos mereka. Bahkan Menhut Raja Juli Antoni menyebut Jokowi sebagai kiai, dan dirinya sebagai santri.

“Saya kira begitu banyak menteri di kabinet Prabowo Subianto yang kemarin dalam nuansa Idulfitri juga berkunjung bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Jadi inilah yang kemudian menimbulkan satu diskursus baru tentang adanya matahari kembar di negara kita," kata Adi.

Adi menambahkan, meskipun Jokowi masih menjadi sosok yang dihormati dan memiliki kedekatan emosional dengan para pembantunya di masa lalu, namun kekuasaan hari ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Harus diakui the one and only satu-satunya matahari yang ada di negara kita adalah Presiden RI Prabowo Subianto," tutup analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya