Berita

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah usah diperiksa KPK/RMOL

Hukum

Febri Diansyah Ungkap Alasan Bela Hasto Kristiyanto Selama 7,5 Jam Diperiksa KPK

SENIN, 14 APRIL 2025 | 20:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah menjalani pemeriksaan KPK selama 7,5 jam terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP dengan tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

Febri diperiksa KPK sejak pukul 10.00 WIB dan baru selesai pukul 17.23 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 14 April 2025.

Mantan Jurubicara KPK ini mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai advokat, khususnya sebagai penasihat hukum Hasto.


"Tadi pertanyaan terkait sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan," kata Febri.

Selama di ruang pemeriksaan, Febri lebih banyak berdiskusi dengan penyidik terkait pelaksanaan tugas sebagai advokat. Bahkan mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyinggung klausul UU Advokat tentang Sumpah Advokat kepada penyidik.

"Tugas advokat bukan membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum," sambungnya.

Berkaitan sumpah advokat, Febri menegaskan advokat dilarang menolak perkara, menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang menurut advokat tersebut merupakan tanggung jawab profesionalnya.

"Kami para lawyer, para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan," terang Febri.

Febri lantas membeberkan alasan masuk menjadi tim penasihat Hasto yang berstatus sebagai Sekjen PDIP. Dirinya mengaku sudah melakukan self assessment terlebih dahulu apakah ada benturan atau konflik kepentingan jika mendampingi Hasto yang berperkara di KPK.

"Saya mempertimbangkan lima aspek untuk menentukan apakah ada conflict of interest atau tidak," kata Febri.

Lima aspek dimaksud yakni pertama, tidak pernah menangani perkara Hasto Kristiyanto, baik di tahapan pengaduan masyarakat (Dumas), penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Kedua, saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dkk, dia sudah bukan menjadi Jurubicara KPK.

Selanjutnya, saat OTT kasus tersebut pada 8-9 Januari 2020 lalu, Febri mengaku sudah tidak aktif sebagai advokat sejak masuk menjadi bagian KPK.

Febri juga mengaku tidak pernah menguasai informasi bersifat rahasia terkait perkara Harun Masiku maupun setelah dirinya tidak lagi berada di KPK.

"Jadi yang saya ketahui adalah informasi-informasi yang bersifat umum, bersifat pokok yang semuanya sudah terpublikasi," jelas Febri.

Terakhir, Febri mempertimbangkan aturan cooling off period ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah institusi. Di KPK, tidak ada aturan tersebut.

Dari 5 aspek self assessment itulah akhirnya ia memutuskan untuk mendampingi Hasto.

"Mendampingi Pak Hasto ini bukan membenarkan kalau memang ada yang salah, tapi menguji semua fakta di berkas perkara forum persidangan yang terbuka untuk umum," pungkas Febri.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya