Dukungan Kemajuan Industri Film, Waka MPR: Bisa Buka Lapangan Kerja dan Promosi Daerah

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pengembangan industri film nasional.

Hal tersebut disampaikan Eddy Soeparno saat menerima kunjungan sutradara muda Fajar Nugros di Gedung MPR, Senayan, Jakarta. Fajar Nugros diketahui juga merupakan pengurus inti dalam asosiasi yang menghimpun sutradara di seluruh Indonesia.

Eddy mengatakan, sebagai rumah rakyat sekaligus rumah kolaborasi, MPR akan meneruskan berbagai aspirasi dari pelaku industri film nasional dan mengupayakan perubahan kebijakan yang signifikan mendorong pertumbuhan film-film Indonesia.

“Dari DPR tentu akan kami upayakan dialog dan diskusi dengan teman-teman di Komisi X. Selain itu melalui sinergi dengan kepala daerah, kami juga akan mengajak untuk mendukung pengembangan industri film sebagai sarana promosi daerah,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu 13 April 2025.

Eddy meyakini, jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan pemerintah maka industri film nasional akan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan segala potensi ekonomi, investasi dan bahkan potensi pembukaan lapangan kerja, maka dukungan pemerintah dan pengelolaan yang tepat akan membuat industri film nasional menjadi penopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tuturnya.

Adapun dalam diskusi dengan Eddy Soeparno, Fajar Nugros menyampaikan perkembangan signifikan industri film nasional.

Menurut Fajar, melalui film nasional ada banyak potensi ekonomi, investasi, hingga membuka lapangan kerja. Saat ini di Indonesia tercatat ada 2100 layar lebar yang tersedia di 115 kabupaten dengan sebaran di 517 lokasi.

"Bayangkan dengan banyaknya kabupaten di Indonesia yang 500 sekian lebih. Masih banyak potensi yang bisa diperluas dari industri film nasional kita," katanya.

Fajar yang juga sutradara Film Yowis Ben dan Srimulat ini menambahkan, salah satu kendala yang dihadapi sineas film adalah belum maksimalnya dukungan dari pemerintah daerah.

Hal ini menyebabkan, beberapa diantaranya adalah pungutan-pungutan dalam pelaksanaan syuting di daerah.

“Padahal ketika mendapat dukungan kepala daerah, syuting dilaksanakan di daerah, seharusnya kan menjadi promosi yang bisa menambah nilai jual pariwisata dan juga kunjungan ke daerah,” pungkasnya.