Berita

Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump/Net

Politik

Harry Tanoe Patut Ikut Serta dalam Delegasi Negosiasi dengan Trump, tapi ...

SABTU, 12 APRIL 2025 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), dinilai patut ikut serta dalam rombongan delegasi pemerintah Indonesia  untuk bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif. 

Dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP UNPAM) Efriza memandang, peluang Indonesia menghasilkan negosiasi yang positif dengan Trump juga dapat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang ikut dalam rombongan delegasi. 

"Jadi, ditenggarai negosiasi ini diyakini memungkinkan akan berhasil," ujar Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 12 April 2025.


Kendati begitu, pengamat Citra Institute itu mengingatkan bahwa kedekatan personal antara Hary Tanoe dengan Trump tidak menjadi faktor utama keberhasilan negosiasi. 

"Kekhawatiran dari negosiasi adalah tidak banyak keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia," sambungnya menegaskan. 

Efriza memandang ketergantungan pada personal seseorang dalam negosiasi menimbulkan citra yang tidak sepenuhnya positif terhadap pemerintah. 

"Negosiasi dengan menggunakan kedekatan HT dan Trump yang dikhawatirkan adalah posisi kedaulatan negara ini, seolah urusan dunia perdagangan internasional antar negara yakni Amerika dan Indonesia malah menjadi ranah personal antar HT dan Trump semata," tuturnya. 

Oleh sebab itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong kepada pemerintah untuk terlebih dahulu membangun narasi yang memperkuat kedaulatan Indonesia terhadap kebijakan Trump dalam mengambil pilihan negosiasi. 

"Sebaiknya pemerintah sebelum negosiasi juga perlu kehati-hatian dan cermat untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai cara dan tujuan bernegosiasinya," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya