Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Pemerintah Harus Siapkan Kebijakan Komprehensif Hadapi Pelemahan Rupiah

SABTU, 12 APRIL 2025 | 05:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Peneliti Center for Islamic Studies in Finance, Economic and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menyebut tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi sepekan ini menunjukan fundamental ekonomi Indonesia masih kurang stabil. 

Ia menyarankan Pemerintah segera membuat kebijakan ekonomi komprehensif untuk menghindari dampak negatif yang lebih parah. 

“Pemerintah perlu membuat kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk menghadapi pelemahan rupiah sekaligus untuk membangun nilai tukar rupiah yang kuat. Untuk jangka pendek bisa menggunakan instrumen moneter dengan meningkatkan BI rate. Peningkatan BI rate akan menarik peningkatan simpanan di mata uang rupiah atau pembelian obligasi-obligasi dengan denominasi rupiah,” ujar Farouk dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025. 


Sementara untuk jangka menengah dan panjang, lanjut dia, Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi, peningkatan kapasitas industri berorientasi ekspor, maupun meningkatkan daya tarik wisata dalam negeri yang lebih baik dalam kerangka meningkatkan jumlah turis ke Indonesia.

Mantan Senior Officer Islamic Development Bank ini menambahkan Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, yaitu kondisi birokrasi yang melayani, regulasi yang tidak mempersulit bisnis, pemberantasan korupsi, serta menciptakan kesetaraan atau kepastian hukum kepada segenap pihak. 

Sementara untuk pengembangan industri berorientasi ekspor, selain poin-poin yang disebutkan sebelumnya, Indonesia harus memberikan insentif dan dukungan kepada industri berorientasi ekspor, seperti dilakukan China terhadap industri dalam negerinya. 

“Begitu juga dengan pengembangan wisata dalam negeri, Pemerintah harus lebih pro-aktif membangun ekosistem pariwisata yang lebih baik, dengan promosi yang lebih agresif di luar negeri,” jelas Wakil Rektor Universitas Binawan ini. 

Farouk menyebut pelemahan nilai tukar saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, seperti sentimen negatif terhadap kondisi politik, ekonomi, maupun sosial, dan kondisi eksternal seperti kebijakan perang tarif yang diluncurkan Amerika Serikat, serta juga berbagai hal terkait ketidakpastian ekonomi global. 

“Dalam konteks rupiah saat ini sepertinya ada beberapa faktor yang berkontribusi, pertama arus modal keluar yang ditandai dengan jatuhnya IHSG, di mana para investor luar negeri menjual saham yang ada di IDX, yang berarti mereka melepas rupiah dan membeli valas, lalu juga demo-demo yang dilakukan mahasiswa terkait RUU Dwifungsi TNI juga dapat mengirimkan sinyal terkait kondisi politik yang tidak kondusif dan terakhir penetapan tarif oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen,” terang Farouk. 

“Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa dasar perekonomian kita lemah karena ekonomi yang mempunyai fundamental yang kuat, nilai tukar mata uangnya tidak akan mudah jatuh karena isu-isu temporal ekonomi dan politik, maupun dampak dari faktor eksternal. Kenyataannya sebenarnya sekarang ini mata uang dolar sedang jatuh dalam melawan harga emas maupun perak. Tetapi ternyata nilai tukar rupiah lebih lemah lagi ketika berhadapan dengan dolar Amerika,” tegasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya