Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Pemerintah Harus Siapkan Kebijakan Komprehensif Hadapi Pelemahan Rupiah

SABTU, 12 APRIL 2025 | 05:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Peneliti Center for Islamic Studies in Finance, Economic and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menyebut tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi sepekan ini menunjukan fundamental ekonomi Indonesia masih kurang stabil. 

Ia menyarankan Pemerintah segera membuat kebijakan ekonomi komprehensif untuk menghindari dampak negatif yang lebih parah. 

“Pemerintah perlu membuat kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk menghadapi pelemahan rupiah sekaligus untuk membangun nilai tukar rupiah yang kuat. Untuk jangka pendek bisa menggunakan instrumen moneter dengan meningkatkan BI rate. Peningkatan BI rate akan menarik peningkatan simpanan di mata uang rupiah atau pembelian obligasi-obligasi dengan denominasi rupiah,” ujar Farouk dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025. 


Sementara untuk jangka menengah dan panjang, lanjut dia, Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi, peningkatan kapasitas industri berorientasi ekspor, maupun meningkatkan daya tarik wisata dalam negeri yang lebih baik dalam kerangka meningkatkan jumlah turis ke Indonesia.

Mantan Senior Officer Islamic Development Bank ini menambahkan Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, yaitu kondisi birokrasi yang melayani, regulasi yang tidak mempersulit bisnis, pemberantasan korupsi, serta menciptakan kesetaraan atau kepastian hukum kepada segenap pihak. 

Sementara untuk pengembangan industri berorientasi ekspor, selain poin-poin yang disebutkan sebelumnya, Indonesia harus memberikan insentif dan dukungan kepada industri berorientasi ekspor, seperti dilakukan China terhadap industri dalam negerinya. 

“Begitu juga dengan pengembangan wisata dalam negeri, Pemerintah harus lebih pro-aktif membangun ekosistem pariwisata yang lebih baik, dengan promosi yang lebih agresif di luar negeri,” jelas Wakil Rektor Universitas Binawan ini. 

Farouk menyebut pelemahan nilai tukar saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, seperti sentimen negatif terhadap kondisi politik, ekonomi, maupun sosial, dan kondisi eksternal seperti kebijakan perang tarif yang diluncurkan Amerika Serikat, serta juga berbagai hal terkait ketidakpastian ekonomi global. 

“Dalam konteks rupiah saat ini sepertinya ada beberapa faktor yang berkontribusi, pertama arus modal keluar yang ditandai dengan jatuhnya IHSG, di mana para investor luar negeri menjual saham yang ada di IDX, yang berarti mereka melepas rupiah dan membeli valas, lalu juga demo-demo yang dilakukan mahasiswa terkait RUU Dwifungsi TNI juga dapat mengirimkan sinyal terkait kondisi politik yang tidak kondusif dan terakhir penetapan tarif oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen,” terang Farouk. 

“Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa dasar perekonomian kita lemah karena ekonomi yang mempunyai fundamental yang kuat, nilai tukar mata uangnya tidak akan mudah jatuh karena isu-isu temporal ekonomi dan politik, maupun dampak dari faktor eksternal. Kenyataannya sebenarnya sekarang ini mata uang dolar sedang jatuh dalam melawan harga emas maupun perak. Tetapi ternyata nilai tukar rupiah lebih lemah lagi ketika berhadapan dengan dolar Amerika,” tegasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya