Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Pemerintah Harus Siapkan Kebijakan Komprehensif Hadapi Pelemahan Rupiah

SABTU, 12 APRIL 2025 | 05:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Peneliti Center for Islamic Studies in Finance, Economic and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menyebut tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi sepekan ini menunjukan fundamental ekonomi Indonesia masih kurang stabil. 

Ia menyarankan Pemerintah segera membuat kebijakan ekonomi komprehensif untuk menghindari dampak negatif yang lebih parah. 

“Pemerintah perlu membuat kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk menghadapi pelemahan rupiah sekaligus untuk membangun nilai tukar rupiah yang kuat. Untuk jangka pendek bisa menggunakan instrumen moneter dengan meningkatkan BI rate. Peningkatan BI rate akan menarik peningkatan simpanan di mata uang rupiah atau pembelian obligasi-obligasi dengan denominasi rupiah,” ujar Farouk dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025. 


Sementara untuk jangka menengah dan panjang, lanjut dia, Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi, peningkatan kapasitas industri berorientasi ekspor, maupun meningkatkan daya tarik wisata dalam negeri yang lebih baik dalam kerangka meningkatkan jumlah turis ke Indonesia.

Mantan Senior Officer Islamic Development Bank ini menambahkan Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, yaitu kondisi birokrasi yang melayani, regulasi yang tidak mempersulit bisnis, pemberantasan korupsi, serta menciptakan kesetaraan atau kepastian hukum kepada segenap pihak. 

Sementara untuk pengembangan industri berorientasi ekspor, selain poin-poin yang disebutkan sebelumnya, Indonesia harus memberikan insentif dan dukungan kepada industri berorientasi ekspor, seperti dilakukan China terhadap industri dalam negerinya. 

“Begitu juga dengan pengembangan wisata dalam negeri, Pemerintah harus lebih pro-aktif membangun ekosistem pariwisata yang lebih baik, dengan promosi yang lebih agresif di luar negeri,” jelas Wakil Rektor Universitas Binawan ini. 

Farouk menyebut pelemahan nilai tukar saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, seperti sentimen negatif terhadap kondisi politik, ekonomi, maupun sosial, dan kondisi eksternal seperti kebijakan perang tarif yang diluncurkan Amerika Serikat, serta juga berbagai hal terkait ketidakpastian ekonomi global. 

“Dalam konteks rupiah saat ini sepertinya ada beberapa faktor yang berkontribusi, pertama arus modal keluar yang ditandai dengan jatuhnya IHSG, di mana para investor luar negeri menjual saham yang ada di IDX, yang berarti mereka melepas rupiah dan membeli valas, lalu juga demo-demo yang dilakukan mahasiswa terkait RUU Dwifungsi TNI juga dapat mengirimkan sinyal terkait kondisi politik yang tidak kondusif dan terakhir penetapan tarif oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen,” terang Farouk. 

“Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa dasar perekonomian kita lemah karena ekonomi yang mempunyai fundamental yang kuat, nilai tukar mata uangnya tidak akan mudah jatuh karena isu-isu temporal ekonomi dan politik, maupun dampak dari faktor eksternal. Kenyataannya sebenarnya sekarang ini mata uang dolar sedang jatuh dalam melawan harga emas maupun perak. Tetapi ternyata nilai tukar rupiah lebih lemah lagi ketika berhadapan dengan dolar Amerika,” tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya