Berita

Presiden AS Donald Trump/Net

Bisnis

Saatnya Dunia Bersatu Melawan Tarif Trump

SABTU, 12 APRIL 2025 | 00:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dunia diminta bersatu padu untuk melawan Presiden AS Donald Trump atas kebijakan tarif impor yang dinilai berdampak serius bagi ekonomi global.

“Sudah waktunya dunia bersatu menyatakan dengan tegas bahwa praktik intimidasi ekonomi melalui tarif sepihak yang dilakukan oleh Trump tidak bisa lagi ditoleransi,” kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

Menurutnya, banyak negara yang melakukan negosiasi seperti mengemis kepada Trump untuk menurunkan tarif impor. Hal itu merupakan penghinaan martabat komunitas internasional


“Ketika seorang pemimpin negara besar dengan arogansi menyebut bahwa banyak negara sedang antre untuk “kissing his ass”, itu bukan sekadar pelecehan diplomatik, tapi penghinaan terhadap martabat komunitas internasional,” ujarnya.

Prof. Syarifuddin menuturkan dunia tidak boleh terus berada dalam posisi defensif, apalagi berlomba-lomba menawarkan konsesi demi menghindari sanksi ekonomi. 

“Jika semua negara tunduk pada tekanan, maka tatanan global akan berubah menjadi panggung ketakutan, bukan arena kerja sama yang adil,” tegasnya.

“Justru inilah momen penting bagi dunia untuk membuktikan bahwa solidaritas antarnegeri, terutama negara berkembang, mampu melampaui dominasi sepihak,” sambung dia.

Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan seluruh dunia harus kompak melawan Trump. Jika hal itu tidak dilakukan maka akan menjadi objek eksploitasi kebijakan Trump yang penuh penghinaan. 

“Saatnya komunitas internasional memberikan pelajaran kepada kekuatan besar: bahwa kedaulatan, martabat, dan keadilan tidak bisa dibeli dengan tarif dan intimidasi,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya