Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Trump Masih Tunggu Sikap China Soal TikTok

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa proses akuisisi TikTok masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berbicara di Ruang Oval baru-baru ini, Trump menegaskan dirinya kini tinggal menunggu sikap pemerintah China.

"Kami memiliki kesepakatan dengan sejumlah orang yang sangat baik, sejumlah perusahaan yang sangat kaya yang akan melakukan pekerjaan yang hebat dengan kesepakatan itu, tetapi kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dengan China," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 11 April 2025.


"Itu sudah ada di atas meja, sangat mungkin," ujarnya.

Pekan lalu Trump kembali memperpanjang batas waktu bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok, atau menghadapi larangan. Kesepakatan harus dicapai sebelum 19 Juni, tanggal saat larangan tersebut mulai berlaku.

Trump telah dua kali memberikan penangguhan hukuman atas pemberlakuan larangan tersebut, yang awalnya ditetapkan berlaku pada bulan Januari.

Kesepakatan itu akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. Rencana tersebut mencakup pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China.

Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton pada Rabu 9 April mencatat banyak investor Amerika ingin membeli TikTok tetapi memperingatkan mereka harus memutuskan semua hubungan dengan China.

"Para pembeli potensial ini mungkin meminta Kongres untuk mengganti rugi mereka atas pelanggaran hukum atau membebaskan mereka dari kejahatan TikTok di masa lalu dan kerugian yang dialami rakyat Amerika," kata Cotton. 

"Bagi warga Amerika mana pun yang ingin berinvestasi dalam kesepakatan TikTok yang setengah-setengah, Kongres tidak akan pernah melindungi Anda dari berbisnis dengan China," lanjutnya.

Kendala utama dalam kesepakatan bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China.

Salah satu sumber yang dekat dengan investor ByteDance di AS mengatakan pengerjaan kesepakatan prospektif itu terus berlanjut menjelang batas waktu 19 Juni, tetapi Gedung Putih dan Beijing perlu menyelesaikan sengketa tarif terlebih dahulu.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya