Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Trump Masih Tunggu Sikap China Soal TikTok

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa proses akuisisi TikTok masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berbicara di Ruang Oval baru-baru ini, Trump menegaskan dirinya kini tinggal menunggu sikap pemerintah China.

"Kami memiliki kesepakatan dengan sejumlah orang yang sangat baik, sejumlah perusahaan yang sangat kaya yang akan melakukan pekerjaan yang hebat dengan kesepakatan itu, tetapi kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dengan China," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 11 April 2025.


"Itu sudah ada di atas meja, sangat mungkin," ujarnya.

Pekan lalu Trump kembali memperpanjang batas waktu bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok, atau menghadapi larangan. Kesepakatan harus dicapai sebelum 19 Juni, tanggal saat larangan tersebut mulai berlaku.

Trump telah dua kali memberikan penangguhan hukuman atas pemberlakuan larangan tersebut, yang awalnya ditetapkan berlaku pada bulan Januari.

Kesepakatan itu akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. Rencana tersebut mencakup pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China.

Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton pada Rabu 9 April mencatat banyak investor Amerika ingin membeli TikTok tetapi memperingatkan mereka harus memutuskan semua hubungan dengan China.

"Para pembeli potensial ini mungkin meminta Kongres untuk mengganti rugi mereka atas pelanggaran hukum atau membebaskan mereka dari kejahatan TikTok di masa lalu dan kerugian yang dialami rakyat Amerika," kata Cotton. 

"Bagi warga Amerika mana pun yang ingin berinvestasi dalam kesepakatan TikTok yang setengah-setengah, Kongres tidak akan pernah melindungi Anda dari berbisnis dengan China," lanjutnya.

Kendala utama dalam kesepakatan bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China.

Salah satu sumber yang dekat dengan investor ByteDance di AS mengatakan pengerjaan kesepakatan prospektif itu terus berlanjut menjelang batas waktu 19 Juni, tetapi Gedung Putih dan Beijing perlu menyelesaikan sengketa tarif terlebih dahulu.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya