Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Trump Masih Tunggu Sikap China Soal TikTok

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa proses akuisisi TikTok masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berbicara di Ruang Oval baru-baru ini, Trump menegaskan dirinya kini tinggal menunggu sikap pemerintah China.

"Kami memiliki kesepakatan dengan sejumlah orang yang sangat baik, sejumlah perusahaan yang sangat kaya yang akan melakukan pekerjaan yang hebat dengan kesepakatan itu, tetapi kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dengan China," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 11 April 2025.


"Itu sudah ada di atas meja, sangat mungkin," ujarnya.

Pekan lalu Trump kembali memperpanjang batas waktu bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok, atau menghadapi larangan. Kesepakatan harus dicapai sebelum 19 Juni, tanggal saat larangan tersebut mulai berlaku.

Trump telah dua kali memberikan penangguhan hukuman atas pemberlakuan larangan tersebut, yang awalnya ditetapkan berlaku pada bulan Januari.

Kesepakatan itu akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. Rencana tersebut mencakup pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China.

Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton pada Rabu 9 April mencatat banyak investor Amerika ingin membeli TikTok tetapi memperingatkan mereka harus memutuskan semua hubungan dengan China.

"Para pembeli potensial ini mungkin meminta Kongres untuk mengganti rugi mereka atas pelanggaran hukum atau membebaskan mereka dari kejahatan TikTok di masa lalu dan kerugian yang dialami rakyat Amerika," kata Cotton. 

"Bagi warga Amerika mana pun yang ingin berinvestasi dalam kesepakatan TikTok yang setengah-setengah, Kongres tidak akan pernah melindungi Anda dari berbisnis dengan China," lanjutnya.

Kendala utama dalam kesepakatan bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China.

Salah satu sumber yang dekat dengan investor ByteDance di AS mengatakan pengerjaan kesepakatan prospektif itu terus berlanjut menjelang batas waktu 19 Juni, tetapi Gedung Putih dan Beijing perlu menyelesaikan sengketa tarif terlebih dahulu.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Coreng Citra Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:38

SPPG Purwosari Bantah Kematian Siswi SMAN 2 Kudus Akibat MBG

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:20

Perdagangan Lesu, IPC TPK Palembang Tetap Tunjukkan Kinerja Positif

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:59

Masalah Haji yang Tak Kunjung Usai

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:42

Kilang Balongan Perkuat Keandalan dan Layanan Energi di Jawa Barat

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:21

Kemenhub: KPLP Garda Terdepan Ketertiban Perairan Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:59

BMM dan Masjid Istiqlal Luncurkan Program Wakaf Al-Qur’an Isyarat

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:40

Siswa SD Bunuh Diri Akibat Pemerintah Gagal Jamin Keadilan Sosial

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:13

Menguak Selisih Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola BBM

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:59

Rencana Latihan AL Iran, China dan Rusia Banjir Dukungan Warganet RI

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:40

Selengkapnya