Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Trump Masih Tunggu Sikap China Soal TikTok

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa proses akuisisi TikTok masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berbicara di Ruang Oval baru-baru ini, Trump menegaskan dirinya kini tinggal menunggu sikap pemerintah China.

"Kami memiliki kesepakatan dengan sejumlah orang yang sangat baik, sejumlah perusahaan yang sangat kaya yang akan melakukan pekerjaan yang hebat dengan kesepakatan itu, tetapi kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dengan China," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 11 April 2025.


"Itu sudah ada di atas meja, sangat mungkin," ujarnya.

Pekan lalu Trump kembali memperpanjang batas waktu bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok, atau menghadapi larangan. Kesepakatan harus dicapai sebelum 19 Juni, tanggal saat larangan tersebut mulai berlaku.

Trump telah dua kali memberikan penangguhan hukuman atas pemberlakuan larangan tersebut, yang awalnya ditetapkan berlaku pada bulan Januari.

Kesepakatan itu akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. Rencana tersebut mencakup pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China.

Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton pada Rabu 9 April mencatat banyak investor Amerika ingin membeli TikTok tetapi memperingatkan mereka harus memutuskan semua hubungan dengan China.

"Para pembeli potensial ini mungkin meminta Kongres untuk mengganti rugi mereka atas pelanggaran hukum atau membebaskan mereka dari kejahatan TikTok di masa lalu dan kerugian yang dialami rakyat Amerika," kata Cotton. 

"Bagi warga Amerika mana pun yang ingin berinvestasi dalam kesepakatan TikTok yang setengah-setengah, Kongres tidak akan pernah melindungi Anda dari berbisnis dengan China," lanjutnya.

Kendala utama dalam kesepakatan bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China.

Salah satu sumber yang dekat dengan investor ByteDance di AS mengatakan pengerjaan kesepakatan prospektif itu terus berlanjut menjelang batas waktu 19 Juni, tetapi Gedung Putih dan Beijing perlu menyelesaikan sengketa tarif terlebih dahulu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Sempat Kaget, Legislator Golkar Bersyukur Budi Arie Klarifikasi dan Minta Maaf

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:20

KPK Tahan Gatot Heroe Hernanda, Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:10

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:05

Netflix Umumkan Pemeran Baru One Piece Season 3, Siap Hidupkan Kisah Battle of Alabasta

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:53

Bank Berwenang Menunda Transaksi Sesuai UU TPPU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:52

Daftar 6 Perusahaan di Kalimantan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:49

Unhan Terbitkan Edaran Penggunaan Hijab bagi Kadet Putri Muslim

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:44

Diduga Terima Mobil hingga Rumah Mewah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diselidiki KPK

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:37

Pertamina Eco RunFest 2026, Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:27

Lolly Suhenty: Kerja Kehumasan Bawaslu Menjaga Halaman Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:26

Selengkapnya