Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Trump Masih Tunggu Sikap China Soal TikTok

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa proses akuisisi TikTok masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berbicara di Ruang Oval baru-baru ini, Trump menegaskan dirinya kini tinggal menunggu sikap pemerintah China.

"Kami memiliki kesepakatan dengan sejumlah orang yang sangat baik, sejumlah perusahaan yang sangat kaya yang akan melakukan pekerjaan yang hebat dengan kesepakatan itu, tetapi kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dengan China," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 11 April 2025.


"Itu sudah ada di atas meja, sangat mungkin," ujarnya.

Pekan lalu Trump kembali memperpanjang batas waktu bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok, atau menghadapi larangan. Kesepakatan harus dicapai sebelum 19 Juni, tanggal saat larangan tersebut mulai berlaku.

Trump telah dua kali memberikan penangguhan hukuman atas pemberlakuan larangan tersebut, yang awalnya ditetapkan berlaku pada bulan Januari.

Kesepakatan itu akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. Rencana tersebut mencakup pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China.

Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton pada Rabu 9 April mencatat banyak investor Amerika ingin membeli TikTok tetapi memperingatkan mereka harus memutuskan semua hubungan dengan China.

"Para pembeli potensial ini mungkin meminta Kongres untuk mengganti rugi mereka atas pelanggaran hukum atau membebaskan mereka dari kejahatan TikTok di masa lalu dan kerugian yang dialami rakyat Amerika," kata Cotton. 

"Bagi warga Amerika mana pun yang ingin berinvestasi dalam kesepakatan TikTok yang setengah-setengah, Kongres tidak akan pernah melindungi Anda dari berbisnis dengan China," lanjutnya.

Kendala utama dalam kesepakatan bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China.

Salah satu sumber yang dekat dengan investor ByteDance di AS mengatakan pengerjaan kesepakatan prospektif itu terus berlanjut menjelang batas waktu 19 Juni, tetapi Gedung Putih dan Beijing perlu menyelesaikan sengketa tarif terlebih dahulu.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya