Berita

Ilustrasi kepala daerah/Ist

Politik

Miris, Kepala Daerah Raup Cuan Lewat Konten Medsos

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 02:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Di sejumlah daerah, muncul walikota, bupati hingga gubernur yang lebih asyik membuat konten media sosial (medsos) ketimbang membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Ironisnya, dengan jabatan diembannya, mengalir cuan dari konten medsos yang dibuatnya," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL, Jumat 11 April 2025.

Selain meraup keuntungan pribadi, menurut Sugiyanto, konten medsos tersebut sekaligus dimanfaatkan kepala daerah untuk memoles citra positif yang belum sesuai fakta di lapangan.


"Konten medsos lebih mengarah pada popularitas ketimbang pelayanan sesungguhnya," kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengingatkan, setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah, mereka seharusnya langsung memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. 

"Jabatan publik bukanlah panggung pribadi, apalagi hanya dijadikan alat untuk membangun pencitraan," kata Sugiyanto. 

Dalam konteks ini, Sugiyanto mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera menyusun panduan yang tegas dan komprehensif terkait penggunaan medsos oleh kepala daerah. 

"Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi," kata Sugiyanto. 

Panduan tersebut harus memuat aturan ketat mengenai batasan penggunaan medsos, serta memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan tetap relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika kepala daerah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan hanya demi mendapatkan sorotan publik. 

Terlebih lagi jika konten-konten yang disajikan dikemas secara dramatis agar terkesan heroik.

"Padahal di baliknya terdapat pelanggaran prosedur, tindakan tidak manusiawi, serta keputusan yang diambil tanpa pertimbangan hukum yang matang," pungkas Sugiyanto.




Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya