Ilustrasi kepala daerah/Ist
Di sejumlah daerah, muncul walikota, bupati hingga gubernur yang lebih asyik membuat konten media sosial (medsos) ketimbang membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
"Ironisnya, dengan jabatan diembannya, mengalir cuan dari konten medsos yang dibuatnya," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL, Jumat 11 April 2025.
Selain meraup keuntungan pribadi, menurut Sugiyanto, konten medsos tersebut sekaligus dimanfaatkan kepala daerah untuk memoles citra positif yang belum sesuai fakta di lapangan.
"Konten medsos lebih mengarah pada popularitas ketimbang pelayanan sesungguhnya," kata Sugiyanto.
Sugiyanto mengingatkan, setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah, mereka seharusnya langsung memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
"Jabatan publik bukanlah panggung pribadi, apalagi hanya dijadikan alat untuk membangun pencitraan," kata Sugiyanto.
Dalam konteks ini, Sugiyanto mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera menyusun panduan yang tegas dan komprehensif terkait penggunaan medsos oleh kepala daerah.
"Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi," kata Sugiyanto.
Panduan tersebut harus memuat aturan ketat mengenai batasan penggunaan medsos, serta memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan tetap relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan.
Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika kepala daerah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan hanya demi mendapatkan sorotan publik.
Terlebih lagi jika konten-konten yang disajikan dikemas secara dramatis agar terkesan heroik.
"Padahal di baliknya terdapat pelanggaran prosedur, tindakan tidak manusiawi, serta keputusan yang diambil tanpa pertimbangan hukum yang matang," pungkas Sugiyanto.
