Berita

Ilustrasi kepala daerah/Ist

Politik

Miris, Kepala Daerah Raup Cuan Lewat Konten Medsos

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 02:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Di sejumlah daerah, muncul walikota, bupati hingga gubernur yang lebih asyik membuat konten media sosial (medsos) ketimbang membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Ironisnya, dengan jabatan diembannya, mengalir cuan dari konten medsos yang dibuatnya," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL, Jumat 11 April 2025.

Selain meraup keuntungan pribadi, menurut Sugiyanto, konten medsos tersebut sekaligus dimanfaatkan kepala daerah untuk memoles citra positif yang belum sesuai fakta di lapangan.


"Konten medsos lebih mengarah pada popularitas ketimbang pelayanan sesungguhnya," kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengingatkan, setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah, mereka seharusnya langsung memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. 

"Jabatan publik bukanlah panggung pribadi, apalagi hanya dijadikan alat untuk membangun pencitraan," kata Sugiyanto. 

Dalam konteks ini, Sugiyanto mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera menyusun panduan yang tegas dan komprehensif terkait penggunaan medsos oleh kepala daerah. 

"Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi," kata Sugiyanto. 

Panduan tersebut harus memuat aturan ketat mengenai batasan penggunaan medsos, serta memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan tetap relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika kepala daerah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan hanya demi mendapatkan sorotan publik. 

Terlebih lagi jika konten-konten yang disajikan dikemas secara dramatis agar terkesan heroik.

"Padahal di baliknya terdapat pelanggaran prosedur, tindakan tidak manusiawi, serta keputusan yang diambil tanpa pertimbangan hukum yang matang," pungkas Sugiyanto.




Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya