Berita

Ilustrasi kepala daerah/Ist

Politik

Miris, Kepala Daerah Raup Cuan Lewat Konten Medsos

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 02:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Di sejumlah daerah, muncul walikota, bupati hingga gubernur yang lebih asyik membuat konten media sosial (medsos) ketimbang membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Ironisnya, dengan jabatan diembannya, mengalir cuan dari konten medsos yang dibuatnya," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL, Jumat 11 April 2025.

Selain meraup keuntungan pribadi, menurut Sugiyanto, konten medsos tersebut sekaligus dimanfaatkan kepala daerah untuk memoles citra positif yang belum sesuai fakta di lapangan.


"Konten medsos lebih mengarah pada popularitas ketimbang pelayanan sesungguhnya," kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengingatkan, setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah, mereka seharusnya langsung memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. 

"Jabatan publik bukanlah panggung pribadi, apalagi hanya dijadikan alat untuk membangun pencitraan," kata Sugiyanto. 

Dalam konteks ini, Sugiyanto mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera menyusun panduan yang tegas dan komprehensif terkait penggunaan medsos oleh kepala daerah. 

"Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi," kata Sugiyanto. 

Panduan tersebut harus memuat aturan ketat mengenai batasan penggunaan medsos, serta memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan tetap relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika kepala daerah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan hanya demi mendapatkan sorotan publik. 

Terlebih lagi jika konten-konten yang disajikan dikemas secara dramatis agar terkesan heroik.

"Padahal di baliknya terdapat pelanggaran prosedur, tindakan tidak manusiawi, serta keputusan yang diambil tanpa pertimbangan hukum yang matang," pungkas Sugiyanto.




Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya