Berita

Ilustrasi kepala daerah/Ist

Politik

Miris, Kepala Daerah Raup Cuan Lewat Konten Medsos

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 02:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Di sejumlah daerah, muncul walikota, bupati hingga gubernur yang lebih asyik membuat konten media sosial (medsos) ketimbang membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Ironisnya, dengan jabatan diembannya, mengalir cuan dari konten medsos yang dibuatnya," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada RMOL, Jumat 11 April 2025.

Selain meraup keuntungan pribadi, menurut Sugiyanto, konten medsos tersebut sekaligus dimanfaatkan kepala daerah untuk memoles citra positif yang belum sesuai fakta di lapangan.


"Konten medsos lebih mengarah pada popularitas ketimbang pelayanan sesungguhnya," kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengingatkan, setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah, mereka seharusnya langsung memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. 

"Jabatan publik bukanlah panggung pribadi, apalagi hanya dijadikan alat untuk membangun pencitraan," kata Sugiyanto. 

Dalam konteks ini, Sugiyanto mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera menyusun panduan yang tegas dan komprehensif terkait penggunaan medsos oleh kepala daerah. 

"Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi," kata Sugiyanto. 

Panduan tersebut harus memuat aturan ketat mengenai batasan penggunaan medsos, serta memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan tetap relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika kepala daerah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan hanya demi mendapatkan sorotan publik. 

Terlebih lagi jika konten-konten yang disajikan dikemas secara dramatis agar terkesan heroik.

"Padahal di baliknya terdapat pelanggaran prosedur, tindakan tidak manusiawi, serta keputusan yang diambil tanpa pertimbangan hukum yang matang," pungkas Sugiyanto.




Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya